Mindblown: a blog about philosophy.
-
Utang Pajak Rp4 Miliar Tak Dilunasi, Tanah dan Bangunan Disita KPP
SORONG, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong, Papua Barat melakukan penyitaan terhadap aset milik penunggak pajak. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan di Kota Sorong. Dikutip dari siaran pers Ditjen Pajak (DJP), penyitaan terpaksa dilakukan karena wajib pajak masih memiliki tunggakan senilai Rp4 miliar. Sayangnya, hingga tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak tak kunjung […]
-
Setoran Perpajakan Diprediksi Tembus Rp 1.784 Triliun
Jakarta. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan penerimaan perpajakan 2022 diperkirakan tembus Rp 1.784 triliun atau tumbuh 15,3%. Prediksi tersebut melampaui target penerimaan perpajakan dalam APBN 2022 sebesar Rp 1.510 triliun. Mengutip Antara, perkiraan penerimaan pajak Rp 1.784 triliun meliputi penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 299 triliun yang lebih tinggi dari […]
-
Wah! Anies Bebaskan PBB Rumah dengan NJOP di Bawah Rp2 Miliar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberikan insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun ini. Kebijakan ini ditetapkan melalui Pergub 23/2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan terbitnya peraturan tersebut adalah wujud kepedulian Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat. Insentif ini, ujarnya, juga diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi lewat pajak. “Pajak daerah memiliki peranan penting […]
-
Alamat pada Faktur Pajak Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022, Ini Kata DJP
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan latar belakang munculnya ketentuan alamat pembeli pada faktur pajak yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022. DJP menegaskan ketentuan tersebut hanya berlaku untuk pembeli yang pemusatan PPN terutang di KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya (KPP BKM) […]
-
Beda Suara dengan Sri Mulyani, Banggar DPR Tegur Dirjen Pajak. Ada Apa?
JAKARTA. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR menegur Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan karena sempat mematok target rasio perpajakan atau tax ratio yang terlalu tinggi, yakni mencapai 11 persen. Target itu lebih tinggi dari yang dikehendaki Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam […]
Got any book recommendations?
WA only