Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP ‘Jemput Bola’ Agar Wajib Pajak Lapor SPT
Jakarta -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai melakukan ‘jemput bola’ kepada karyawan untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Batas waktu pengisian SPT ditetapkan akhir Maret setiap tahun. Kepala Seksi Pengawasan V KPP Mampang Agung Budi Sulistyo menjelaskan pihaknya mulai membuka pojok pajak sebagai sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat di Gedung Transmedia, […]
-
Dirjen Pajak: Manfaatkan PPS Sebelum Masuk Era Kepatuhan Berkelanjutan
Anda adalah wajib pajak yang ingin patuh dan ingin diperlakukan oleh Ditjen Pajak (DJP) layaknya wajib pajak patuh? Mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) bisa jadi solusinya. Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebutkan PPS adalah kesempatan yang baik bagi wajib pajak sebelum masuk babak baru kepatuhan. Perlu diingat, otoritas bakal memiliki akses luas untuk melakukan data matching antara basis […]
-
Tarif PPN 11% Berbarengan dengan Ramadan, Inflasi Bisa Terkerek Hingga 1,0%
JAKARTA. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% pada 1 April mendatang akan berdampak secara langsung ada kenaikan inflasi. Apalagi, di bulan tersebut tepat jatuh bersamaan dengan bulan Ramadan, yang secara historikal selalu mendorong inflasi bulanan meningkat. Ekonom Bank Pertama Josua Pardede memproyeksikan inflasi pada bulan April 2022 akan berkisar pada rentang 0,7% sampai 1,0% month […]
-
PPN 11% Berlaku Mulai 1 April 2022, Aturan Turunan Masih Disusun
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) berlaku mulai 1 April 2022. Adapun, perubahan tarif PPN adalah dari 10% menjadi 11%. Meski tinggal menghitung hari, rupanya hingga kini aturan turunan PPN ini masih belum juga keluar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku, saat ini pemerintah masih dalam proses penyusunan. “Masih dalam […]
-
Sri Mulyani Minta KPP Tidak Tahan-Tahan Restitusi Wajib Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada kantor pelayanan pajak (KPP) untuk tidak memperlambat pelayanan restitusi yang seharusnya menjadi hak wajib pajak. Bila wajib pajak memiliki track record positif dan terdapat hubungan yang baik antara wajib pajak dan KPP, lanjut Sri Mulyani, pelayanan restitusi kepada wajib pajak seharusnya diberikan KPP secara optimal. “Kalau pembayar pajak sudah tertib, […]
Got any book recommendations?