Mindblown: a blog about philosophy.
-
47 Hari Tax Amnesty Jilid II, Pemerintah Peroleh Rp 1,55 Triliun dari Wajib Pajak
JAKARTA, Pemerintah memperoleh pajak penghasilan (PPh) senilai Rp 1, 55 triliun per Rabu (15/2/2022) dari pelaksanaan program pengungkapan sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan terdapat 13.830 wajib pajak yang mendaftar program PPS. Terdapat 15.337 surat keterangan dari seluruh peserta setelah PPS pertama berlaku pada 1 Januari 2022. Total […]
-
Thailand Menyetujui Pemotongan Pajak BBM Jenis Solar
BANGKOK. Kabinet Thailand pada hari Selasa setuju untuk memotong pajak solar sebesar 3 baht (US$ 0,0928) per liter selama tiga bulan, dari 5,99 baht saat ini, untuk membantu mengurangi dampak dari harga energi yang tinggi. Pemotongan pajak akan mengurangi pendapatan sebesar 17 miliar baht (US$ 526 juta), tetapi itu sebagian harus diimbangi oleh kenaikan pendapatan […]
-
Promosi Proyek Persenjataan, Uni Eropa Usulkan Pembebasan PPN
Uni Eropa tengah mempertimbangkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan alat pertahanan yang diproduksi di Eropa guna mempromosikan proyek persenjataan bersama. Komisi Pasar Internal Uni Eropa Thierry Breton menjelaskan tujuan dari pembebasan PPN tersebut adalah untuk mengurangi ketergantungan strategis, mendukung inovasi, dan mendorong kemampuan pertahanan Uni Eropa. “Kita perlu fokus untuk mengurangi ketergantungan strategis, […]
-
Pengadilan Batalkan Sengketa Pajak Perusahaan Listrik Senilai Rp6,1 T
Pengadilan tinggi Malaysia menolak ketetapan pajak atas sengketa pajak perusahaan penyedia listrik terbesar di Malaysia, Tenaga Nasional Bhd (TNB). Nilai sengketa yang ditolak mencapai MYR1,81 miliar, setara Rp6,1 triliun. Sengketa pajak yang dihadapi TNB berkaitan dengan tunjangan pajak atas reinvestasi yang dilakukan pada 2018. “Otoritas pajak Malaysia, The Inland Revenue menegaskan bahwa TNB adalah penyedia […]
-
Ditjen Pajak Sarankan UMKM Rutin Catat Omzet, Pendapatan di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak
Pemerintah menetapkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan peredaran bruto atau omzet di bawah Rp500 juta bebas dari pajak penghasilan atau PPh. Meskipun belum ada aturan teknis pembebasan pajak itu, UMKM dapat bersiap dengan rutin mencatat rincian omzet. Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku pada tahun ini […]
Got any book recommendations?
WA only