Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penegakan Hukum DJP, Ribuan Wajib Pajak Betulkan SPT dan Bayar Pajak
Strategi kolaborasi penegakan hukum dengan fungsi lain yang dijalankan Ditjen Pajak (DJP) pada 2022 berhasil mendorong ribuan wajib pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau pembayaran pajak. Berdasarkan pada Laporan Tahunan DJP 2022, pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak didorong adanya strategi kolaborasi penegakan hukum dengan fungsi pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan lainnya. “Strategi kolaborasi … berhasil […]
-
Kegiatan Ekstensifikasi 2022 Hanya Hasilkan 34.599 Wajib Pajak Baru
Ditjen Pajak (DJP) hanya memperoleh tambahan wajib pajak sebanyak 34.599 wajib pajak pada 2022 dari kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi adalah pengawasan yang dilakukan DJP atas wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). “Berdasarkan data hasil kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL), DJP akan […]
-
Catat! PMK soal Fasilitas Fiskal atas Impor Barang Ini Resmi Dicabut
Pemerintah resmi mencabut peraturan mengenai fasilitas fiskal atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 126/2023. Saat ini, status pandemi Covid-19 telah dicabut dan status faktual Covid-19 diubah menjadi penyakit endemi di Indonesia. Alhasil, Kementerian Keuangan mencabut peraturan mengenai pemberian fiskal atas impor barang untuk keperluan penanganan […]
-
Insentif Pajak Bisa Bikin Milenial Mudah Beli Rumah?
Konsultan properti internasional Cushman & Wakefield menyebut Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) membantu meningkatkan permintaan perumahan tapak pada 2024. “Jadi insentif PPN DTP dapat membantu peningkatan terhadap permintaan kumulatif perumahan di sepanjang tahun 2024,” ujar Director of Strategic Consulting of Cushman & Wakefield Arief Rahardjo di Jakarta, Kamis (7/12/2023). Dia menjelaskan permintaan […]
-
Ini yang Terjadi kalau Tak Daftarkan NIK Jadi NPWP Hingga 31 Desember
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengharuskan seluruh wajib pajak (WP) pribadi memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemadanan ini paling lambat harus dilakukan WP hingga 31 Desember 2023 mendatang. Pemadanan ini harus dilakukan WP sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Namun apa yang terjadi bila […]
Got any book recommendations?
WA only