NEWS
-
RUU PFII Banjir Insentif Pajak, Tapi Pengusaha Minta Ini ke Pemerintah
Paket insentif perpajakan yang disiapkan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dinilai mampu meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global. Meski demikian, kalangan pengusaha mengingatkan bahwa insentif fiskal tidak akan cukup tanpa diikuti kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan kemudahan berusaha. Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira mengatakan, insentif fiskal yang diusulkan […]
-
Tetap Bidik Pertumbuhan Penerimaan Pajak 23%
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Pajak tetap mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun, yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal setoran tahun ini bakal mencetak solis alias shortfall. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, proyeksi pertumbuhan setoran pajak sekitar 20,6% yang sebelumnya disampaikan Menkeu, […]
-
Marketplace Bakal Pungut Pajak 0,5% Mulai Juli
Sebelum implementasi, Ditjen Pajak akan mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha. JAKARTA. Rencana pungutan pajak marketplace kembali bergulir. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menargetkan kebijakan tersebut diimplementasikan. Ancang-ancangnya pada Juli 2026 mendatang. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, seluruh perangkat regulasi yang diperlukan telah siap. Selain itu, kebijakan tersebut juga telah mendapatkan […]
-
DJP Diminta Sosialisasi Masif agar Transisi Pajak Marketplace Mulus
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Ditjen Pajak (DJP) dan penyedia marketplace memberikan sosialisasi masif mengenai kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 kepada pedagang online. Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menilai sosialisasi kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 tersebut dibutuhkan untuk mencegah timbulnya kebingungan dan keraguan pada pedagang online di marketplace. “Untuk menjaga masa transisi dapat berjalan […]
-
Kurang Bayar Pajak ASN Melonjak 81%, Tembus Rp 9,16 Triliun Hingga Juni 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai pajak kurang bayar yang dilaporkan aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri melalui sistem Coretax DJP mencapai Rp 9,16 triliun hingga 22 Juni 2026. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data DJP, nilai kurang bayar tersebut naik sekitar 81,4% […]
WA only