Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemda Turunkan NJOP Tanah dan Bangunan, Tagihan PBB Lebih Ringan
Pemkab Buleleng berencana menurunkan nilai jual objek pajak (NJOP) dalam rangka memberikan keringanan tagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Pj Bupati Buleleng Lihadnyana mengatakan pemberian keringanan PBB-P2 melalui penurunan NJOP diperlukan wajib pajak, terutama yang bergerak di sektor pertanian dan sektor lainnya yang bergantung pada hasil bumi. “Apakah NJOP akan turun? Nanti kita […]
-
SP2DK Atas Data Konkret Daluwarsa, Forensik Digital Pakai Prinsip Ini
Ditjen Pajak (DJP) akan mengirimkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang memiliki indikasi ketidakpatuhan dan potensi pajak yang belum dipenuhi berdasarkan data konkret dengan daluwarsa penetapan lebih dari 90 hari sampai dengan 12 bulan. Topik tersebut cukup menyedot perhatian netizen dalam sepekan terakhir. Merujuk pada Surat Edaran (SE) Dirjen […]
-
Ramai Soal Wacana Pajak Judi Online, Apakah Relevan Berlaku di Indonesia?
Akhir-akhir ini media sosial ramai memperbincangkan wacana pungutan pajak judi online. Perbincangan tersebut muncul ketika Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi mengaku menerima usulan dari berbagai pihak untuk memberlakukan pungutan pajak judi online. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti mengatakan, pihaknya belum melakukan […]
-
Aset Penunggak Pajak Senilai Rp 1,73 Miliar di Medan Disita
Kanwil DJP Sumut I menyita aset milik penunggak pajak baru-baru ini. Eksekusi sita dilakukan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) di bank penyimpan aset wajib pajak Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. JSPN KPP Pratama Medan Petisah Chrisva Parningotan Pakpahan dan David Febrianto didampingi Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Yudith Asido Sinurat melaksanakan […]
-
Dampak Peraturan Pajak Terbaru ke Perusahaan dan Bisnis
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 66 Tahun 2023 yang resmi diterbitkan per 1 Juli 2023 oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, namun bisa juga berdampak negatif bagi perusahaan. PMK 66 Tahun 2023 mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam […]
Got any book recommendations?
WA only