NEWS
-
Siap-Siap! NITKU Berlaku Berbarengan dengan Coretax, DJP Godok Aturan
Penggunaan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU) akan dimulai bersamaan dengan implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CTAS). Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (6/6/2024). Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan NITKU memang disiapkan untuk mendukung coretax system. Karenanya, penerapannya pun akan menunggu kesiapan implementasi coretax […]
-
Beri Banyak Insentif, Sri Mulyani Ajak Investor Masuk ke Sektor Wisata
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah menyediakan berbagai insentif perpajakan untuk sektor pariwisata. Sri Mulyani mengatakan Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi pariwisata besar. Berbagai insentif perpajakan pun ditawarkan kepada investor yang menanamkan modalnya di sektor tersebut, terutama yang lokasinya di daerah. “Makin Anda memilih wilayah yang menantang karena terpencil dan aksesnya terbatas, […]
-
Tertinggi Sepanjang Sejarah, Prabowo-Gibran Bakal Guyur Insentif Rp 421 Triliun
Pemerintahan yang baru tampaknya akan lebih royal dalam mengguyur insentif pajak pada tahun depan. Hal ini tercermin dari estimasi nilai belanja perpajakan pada tahun depan yang menembus Rp 421,82 Triliun. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp 374 triliun atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Tentunya, ini akan menjadi angin segar […]
-
Pengusaha Minta Sektor Usaha Ini Dapat Insentif Pajak di 2025
Pemerintahan yang akan datang, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal royal dalam mengguyur insentif pajak pada tahun depan. Pasalnya, pemerintah mengestimasi nilai belanja perpajakan pada 2025 mencapai Rp 421,82 triliun. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp 374 triliun dan sejauh ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Tentunya, ini akan menjadi […]
-
Biaya Melahirkan Kena Pajak, Kemenkeu Buka Suara
Di media sosial X ramai beredar kabar biaya melahirkan dikenai pajak. Warganet pun gaduh karena ongkos persalinan bakal semakin mahal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah informasi tersebut. Biaya melahirkan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagaimana yang ditakutkan masyarakat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan hal itu sejalan dengan […]
WA only