Mindblown: a blog about philosophy.

  • Dongkrak Penerimaan, Ditjen Pajak Buru Pajak Para Crazy Rich

    Dongkrak Penerimaan, Ditjen Pajak Buru Pajak Para Crazy Rich

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan gencar melakukan ekstensifikasi perpajakan untuk mendongkrak penerimaan pajak. Salah satunya dengan memburu pajak orang kaya alias crazy rich. Berdasarkan data DJP, sudah ada sekitar 1.119 wajib pajak super kaya alias crazy rich dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Para crazy rich tersebut dikenakan tarif […]

  • Tak Ada Perubahan Substansial dalam Ketentuan Pajak Perpu Cipta Kerja

    Tak Ada Perubahan Substansial dalam Ketentuan Pajak Perpu Cipta Kerja

    Ditjen Pajak (DJP) menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 2/2022 tentang Cipta Kerja sama sekali tidak mengubah substansi ketentuan pajak yang telah termuat dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Eko Ariyanto menjelaskan Perpu Cipta Kerja hanya menulis ulang pasal-pasal yang telah dimuat dalam UU Cipta Kerja. Namun, pasal-pasal yang telah […]

  • Terpopuler Bisnis: Pajak Karyawan Belum Menikah tapi Ada Tanggungan, Apindo Soal Aturan Pengupahan

    Terpopuler Bisnis: Pajak Karyawan Belum Menikah tapi Ada Tanggungan, Apindo Soal Aturan Pengupahan

    Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 12 Januari 2023 dimulai dengan perhitungan besaran tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi bagi karyawan yang belum menikah tetapi punya tanggungan, berdasarkan aturan UU HPP atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Kemudian informasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan mengubah ketentuan soal penempatan […]

  • Mencermati Penyebab Terjadinya Faktur Pajak Reject

    Mencermati Penyebab Terjadinya Faktur Pajak Reject

    Dalam pelaporan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), saat ini pengusaha kena pajak (PKP) telah diwajibkan menggunakan e-Faktur. Ini merupakan aplikasi yang digunakan PKP untuk membuat, dan melaporkan faktur pajak elektronik. Kewajiban penggunaan e-Faktur ini, tertuang dalam Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berlaku adalah PER-31/PJ/2017. Aturan ini menyebutkan, […]

  • Adopsi UU HKPD, Kota Serang Mulai Susun Raperda Pajak Daerah

    Adopsi UU HKPD, Kota Serang Mulai Susun Raperda Pajak Daerah

    Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah kepada DPRD Kota Serang. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang Hari Pamungkas mengatakan penyampaian Raperda Pajak Daerah dilakukan oleh pemkot untuk memenuhi amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Berdasarkan UU HKPD ada beberapa perubahan-perubahan di […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only