NEWS
-
Alasan Pemerintah Gandeng E-Commerce Tarik Pajak Pedagang Online
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan langkah pemerintah melibatkan platform perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, atas transaksi penjualan barang melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dilakukan agar ada kesetaraan antara pedagang di lapak digital maupun konvensional. “Untuk PMSE ini kan belum ada datanya, jadi kami menugaskan kepada platform untuk mendata siapa saja […]
-
DJP Resmi Pajaki Pedagang Online, Ini Ketentuannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memungut pajak dari pedagang online di platform e-commerce seperti Shopee, Lazada hingga Tokopedia. Para pedagang online yang kena pajak adalah yang nilai transaksinya di atas Rp600 juta per tahun atau Rp50 juta per bulan. Pedagang dengan jumlah traffic atau pengakses toko melebihi 12 ribu dalam 1 tahun atau 1.000 […]
-
Ditjen Pajak Blokir 878 Rekening Penunggak Pajak Sejumlah Bank
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara memblokir rekening milik sejumlah penunggak pajak di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) dan Nilai Inti Sari Penyimpan (NISP). Tindakan ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan pemblokiran rekening serentak melalui koordinasi dengan berbagai bank, baik bank milik negara (BUMN), bank milik pemerintah […]
-
Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak
TEKANAN terhadap penerimaan pajak belum usai. Setoran pajak pada semester I2025 diperkirakan masih terkontraksi. Kepala Laboratorium Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kun Haribowo menghitung, penerimaan pajak semester I-2025 berisiko terkontraksi 35%40% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 885 triliun. Ini pun dengan asumsi penerimaan pajak lainnya tumbuh positif. Salah […]