Mindblown: a blog about philosophy.
-
Terbitkan Faktur Pajak Fiktif Rp10 Miliar, Direktur PT Ditangkap
Penyidik Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan I menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial HS ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Tersangka HS merupakan salah satu dari komplotan penerbit faktur pajak fiktif. Sebelumnya, sudah ada 2 pelaku lain yang telah dijatuhi vonis pidana oleh pengadilan, sedangkan 1 pelaku lainnya sedang menjalani proses persidangan. […]
-
Satgas TPPU Usut Kasus Impor Emas Grup SB, Pajak Kurang Bayar Capai Ratusan Miliar
Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terus mengusut dugaan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun. Salah satu kasus yang diusut terkait hal itu adalah kasus impor emas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan, Satgas TPPU, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Pajak (DJP) bersama KPK berhasil memperoleh […]
-
Sri Mulyani Lantik 26 Pejabat, Ada 11 Pejabat Eselon II Ditjen Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melantik pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, dan unit organisasi noneselon pada hari ini, Kamis (2/11/2023). Dari 26 pejabat yang dilantik pada hari ini, 11 di antaranya adalah pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pajak (DJP). Selanjutnya, terdapat 5 pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) yang dilantik. “Saya berpesan […]
-
Sudah Diatur PP 35, Kemenkeu Belum akan Terbitkan PMK Pajak Alat Berat
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memiliki rencana untuk menerbitkan aturan lebih lanjut mengenai pajak alat berat (PAB) sebagaimana dimaksud pada UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Ditjen Perimbangan Keuangan DJPK Sandy Firdaus ketentuan pajak daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35/2023 sudah bisa menjadi […]
-
Masyarakat Perlu Manfaatkan Insentif PPN Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengungkapkan masyarakat harus memanfaatkan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah agar dapat memiliki hunian. Insentif itu berlaku hingga 2024. “Menurut saya ini harus dimanfaatkan karena sangat membantu pengembang perumahan dalam menjual produk hunian, serta membantu […]
Got any book recommendations?
WA only