NEWS
-
Kapan Aturan PPh Merchant di E-Commerce Berlaku? Ini Kata Dirjen Pajak
Pemerintah tengah merampungkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang akan menjadi landasan hukum untuk meminta platform e-commerce memungut pajak atas pendapatan hasil penjualan secara daring para pelapak atau merchant. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, PMK itu kini sudah dalam tahap finalisasi di Kementerian Sekretarian Negara. “Kita tunggu saja, masih di Mensesneg. Jadi proses, […]
-
Sri Mulyani tegaskan komitmen pemerintah tingkatkan penerimaan negara
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA). “Hal ini dilakukan dengan terus melakukan reformasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan, perluasan basis perpajakan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa. Dalam tanggapannya […]
-
Demi Tekan Utang, Sri Mulyani Minta Restu Gunakan SAL ke DPR
Pemerintah memperkirakan defisit APBN 2025 akan melebar menjadi Rp 662 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp 616,2 triliun. Oleh karena itu, pemerintah meminta persetujuan DPR agar dapat menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 85,6 triliun. “Defisit totalnya di Rp 662 triliun menjadi 2,78% dari PDB […]
-
Ada Potensi Shortfall Pajak Rp112,4 T di 2025, Ini Kata Dirjen Pajak
Pemerintah memperkirakan setoran pajak sampai akhir tahun akan shortfall, atau kurang dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025. Penerimaan pajak berpotensi hanya terkumpul Rp 2.076,9 triliun atau 94,9% dari target tahun ini yang sebesar Rp 2.189, 3 triliun. Masih lebih tinggi dari total penerimaan pajak sepanjang 2024 sebesar Rp 1.932,4 triliun. Direktur Jenderal Pajak […]
-
Sri Mulyani Tak Ingin Terbitkan Surat Utang Tambahan meski Outlook Defisit APBN Melebar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak ingin menerbitkan surat utang baru meski outlook defisit APBN melebar ke Rp662 triliun atau 2,78% dari PDB pada tahun ini. Outlook itu lebih tinggi dari target defisit anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025 yaitu sebesar Rp616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB. Meskipun demikian, Sri Mulyani menyatakan tidak ingin […]
WA only