Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tambah Lagi, Sri Mulyani Kini Kantongi Rp 15,15 Triliun Pajak Digital
Jakarta, Sampai dengan 30 September 2023, pemerintah telah menunjuk 161 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk tiga pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pada bulan September 2023. Dari keseluruhan pemungut pajak digital yang telah ditunjuk tersebut, 146 di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran sebesar Rp15,15 […]
-
Kemendagri: Pembayaran pajak daerah lewat non tunai capai 90 persen
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan data di lapangan bahwa pembayaran pajak daerah lewat non tunai telah mencapai angka 90 persen. Hal itu menunjukkan adanya kinerja positif digitalisasi melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). “Di lapangan kami mendapatkan data bahwa 90 persen pembayaran pajak daerah telah dilakukan secara non tunai,” […]
-
Gencarkan Yustisi, Pemkab Semarang Optimalkan Penerimaan Pajak Usaha
UNGARAN. Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Jateng, getol melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan target pendapatan daerah 2023 dari sektor pajak. Selain mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), BKUD juga gencar menertibkan pengelola tempat usaha (wajib pajak) yang menunggak kewajibannya. Kepala BKUD Kabupaten Semarang, Rudibdo mengungkapkan, BKUD bersama jajaran Satpol PP mulai […]
-
Ditjen Pajak Sudah Tunjuk 161 Pemungut PPN Produk Digital hingga September 2023
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berkomitmen untuk menambah jumlah pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau perusahaan digital. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengayomi para pelaku usaha di dalam negeri. Hingga akhir September 2023, pihaknya telah menunjuk 161 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah […]
-
Reformasi Desentralisasi Fiskal Tak Bisa Kilat, Kemenkeu Ungkap Ini
JAKARTA, Kementerian Keuangan menyebut dibutuhkan waktu panjang untuk mereformasi pada desentralisasi fiskal. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan peta kapasitas fiskal daerah saat ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang masih sangat beragam, bahkan dominan sedang dan rendah. Melalui UU 1/2022 tentang HKPD, pemerintah berupaya melakukan reformasi untuk mendorong kapasitas fiskal daerah meski membutuhkan waktu […]
Got any book recommendations?
WA only