Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu: Core tax system optimalkan pengawasan terhadap wajib pajak
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan bahwa core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang saat ini tengah dalam proses pengembangan dapat mengoptimalkan layanan dan pengawasan terhadap para wajib pajak. Rencananya, reformasi perpajakan tersebut akan siap untuk diimplementasikan awal tahun 2024. “Reform ini tidak semata-mata mengubah modus pelayanan […]
-
Penerimaan pajak DJP Jateng I hingga Juli capai Rp20,4 triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I mencatat realisasi penerimaan pajak sejak Januari hingga Juli 2023 tercatat mencapai Rp20,4 triliun. “Lebih tinggi 7,75 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” kata Kepala Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I Max Darmawan di Semarang, Selasa. DJP Jawa Tengah I meliputi 17 kantor pelayanan pajak yang tersebar di […]
-
DPRD Banjarmasin petakan aturan besaran tarif pajak dan retribusi daerah
DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mulai memetakan aturan besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah dalam draf rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait hal tersebut. Menurut dia, panitia khusus (Pansus) Raperda ini dari pihak legislatif menunggu pengajuan besaran perhitungan tarif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Banjarmasin untuk dibahas kembali. Sebab, ungkap dia, ada sebanyak […]
-
Pengusaha Minta Insentif Pajak, Wali Kota Ini Ogah Berikan
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua mengaku belum akan memberikan fasilitas keringanan pajak kepada pelaku usaha perhotelan. Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengatakan pihaknya telah memberikan fasilitas keringanan pajak sebesar 20% pada Maret hingga Mei 2023. Fasilitas dimaksud belum akan diberikan kembali mengingat Pemkot Jayapura perlu memenuhi target penerimaan. “Sampai sekarang juga ada yang minta, […]
-
Agar Optimal Beri Layanan Publik, Negara Butuh Tax Ratio 14,5 Persen
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan suatu negara memerlukan tax ratio setidaknya sebesar 14,5% agar negara tersebut bisa memberikan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan pembangunannya. Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Imam Arifin mengatakan saat ini tax ratio Indonesia masih sekitar 10%. Dengan demikian, Indonesia masih memiliki PR untuk mencari tambahan penerimaan sebesar 4,5% dari PDB. “Di Eropa ada beberapa negara yang tax […]
Got any book recommendations?
WA only