Mindblown: a blog about philosophy.
-
Keuntungan Hibah ke Pengusaha Kecil Bukan Objek PPh bagi Pemberi
Keuntungan karena pengalihan harta berupa sumbangan, bantuan, atau hibah yang diberikan kepada orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dikecualikan dari objek pajak penghasilan bagi pihak pemberi. Merujuk pada Pasal 2 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90/2020, keuntungan tersebut merupakan selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku fiskal jika […]
-
DPR Minta Pemerintah Cepat Selesaikan Aturan Teknis UU HPP
JAKARTA. Fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan aturan turunan sebagai implementasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketika membacakan tanggapan fraksinya atas Nota Keuangan RAPBN 2024, Anggota Fraksi Partai Nasdem Fauzi H Amro mengatakan aturan turunan dibutuhkan upaya peningkatan penerimaan pajak dapat dilaksanakan secara optimal. “Pemerintah diharapkan mempercepat perampungan teknis UU HPP […]
-
Buron Sejak September 2022, Tersangka Pajak Akhirnya Ditangkap
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Utara II menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial SM ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tersangka SM melalui CV SJ ditengarai secara sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut pada masa pajak Januari 2012 hingga Desember 2014. “Atas perbuatannya tersangka SM telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1,5 […]
-
Ditjen Pajak Sebut Tidak Ada Strategi Khusus Bidik Pajak Orang Super Kaya
JAKARTA. Pemerintah akan fokus mengejar pajak orang pribadi yang tergolong high wealth individual (HWI) atau super kaya pada 2024. Hal ini merupakan salah satu strategi optimalisasi penerimaan pajak pemerintah pada tahun depan. Meskipun demikian, Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti mengatakan, sebenarnya tidak ada strategi khusus dalam rangka mengejar pajak orang super kaya. Pemerintah […]
-
Sri Mulyani Gandeng 113 Pemda Lagi buat Tukaran Data Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kembali bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda) provinsi kabupaten/kota untuk optimalisasi penerimaan negara. Komitmen itu dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit Tahap V. Kali ini penandatanganan PKS diikuti oleh 113 pemda sehingga total pemda yang sudah mengikuti PKS sebanyak 367 pemda dari total 552 […]
Got any book recommendations?
WA only