NEWS

  • Karena Kondisi Ini, WP Orang Pribadi Harus Lakukan Perubahan Data

    Karena Kondisi Ini, WP Orang Pribadi Harus Lakukan Perubahan Data

    Wajib pajak harus melakukan perubahan data apabila data dan/atau informasi yang telah dilaporkan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Ditjen Pajak (DJP) telah mempertegas keharusan perubahan data melalui Perdirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PER-7/PJ/2025, perubahan data tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan data. Untuk mengajukan permohonan tersebut, wajib pajak dapat menggunakan salah […]

  • Amankan Penerimaan Belanja Perpajakan Direm

    Amankan Penerimaan Belanja Perpajakan Direm

    Belanja perpajakan direm karena faktor kondisi ekonomi dan untuk mengamankan penerimaan Wajib pajak harus bersiap. Tahun depan, pemerintah mulai mengerem pemberian insentif perpajakan. Pasalnya, berdasarkan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi belanja perpajakan diperkirakan Rp 563,6 triliun. Secara nominal, angka ini masih menjadi yang tertinggi dibanding lima tahun terakhir. […]

  • WP Bisa Ajukan Imbalan Bunga ke Kantor Pajak Via Coretax DJP

    WP Bisa Ajukan Imbalan Bunga ke Kantor Pajak Via Coretax DJP

    Wajib pajak kini bisa mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga melalui coretax system. Permohonan itu dapat diajukan melalui modul Pembayaran, menu Layanan Administrasi dan menu Permohonan Pemberian Imbalan Bunga. Sesuai dengan ketentuan, wajib pajak pada kondisi tertentu dapat memperoleh imbalan bunga. Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) PMK 81/2024 wajib pajak yang mendapatkan imbalan bunga bisa mengajukan […]

  • Daerah Ramai-Ramai Naikkan PBB, DPR Akan Panggil Kemendagri

    Daerah Ramai-Ramai Naikkan PBB, DPR Akan Panggil Kemendagri

    Komisi II DPR akan memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas kenaikan pajak bumi dan bangunan di berbagai daerah. Menurut Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, akar masalah yang menimbulkan kenaikan PBB adalah UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Ini kan dimulai dari terbitnya UU HKPD di mana tarif […]

  • RI Raih Dukungan WTO dalam Sengketa Bea Masuk Impor dengan Uni Eropa

    RI Raih Dukungan WTO dalam Sengketa Bea Masuk Impor dengan Uni Eropa

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia mendapat dukungan dari Panel Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait sengketa pengenaan bea masuk imbalan (countervailing duties) oleh Uni Eropa terhadap impor biodiesel asal Indonesia. Diketahui, WTO telah mengeluarkan putusan yang mendukung posisi Indonesia atas sejumlah klaim utama dalam pengaduan terkait pengenaan bea masuk imbalan oleh […]

WhatsApp WA only