Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkumham Sulsel mengharmonisasi Ranperda pajak dan retribusi Lutim
Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Luwu Timur tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) Kanwil Kemenkumham Sulsel Ayusriadi di Makassar, Kamis, mengatakan sejak awal 2023 hingga saat ini, Kemenkumham Sulsel telah melaksanakan harmonisasi […]
-
Wali Kota sebut pajak restoran ikut mendongkrak PAD Pontianak
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebutkan pajak daerah termasuk di dalamnya pajak restoran, ikut mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 yang nilai totalnya mencapai Rp537,7 miliar. “Untuk realisasi pendapatan pajak restoran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2018 perolehan pajak restoran mencapai Rp68 miliar, tahun 2019 Rp72,9 miliar, tahun 2020 Rp46 miliar, 2021 Rp50 […]
-
Tunjangan Luar Biasa Untuk Kinerja yang Sekadarnya
Gaya hidup mewah pejabat pajak benar-benar memicu kekecewaan dan kemarahan publik. Tak ayal, gelombang protes pun bermunculan. Selain terbit gerakan tolak bayar pajak, belakangan publik juga menyoal tunjangan yang diberikan kepada para aparatur sipil negara (ASN) pajak yang dinilai tidak sebanding dengan kinerja yang dihasilkan. Jika dibandingkan dengan ASN di kementerian/lembaga (K/L) lain, pendapatan yang […]
-
Masyarakat Tidak Bayar Pajak Diancam Pidana
Munculnya gerakan menolak membayar bikin kementerian keuangan (Kemkeu) ketar-ketir. Menteri Keuangani Sri Mulyani Indrawati mengaku khawatir, gerakan itu membuat penerimaan pajak menjadi tidak maksimal sehingga berdampak pada proses pemulihan ekonomi. Direktur Eksekutif Pratama-Krseton Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menyatakan, gerakan menolak membayar pajak bisa merugikan pelakunya sendiri. Pasalnya, undang-undang pajak telah memberikan kewenangan […]
-
PPh Final 0,5% UMKM Berlaku Per Tahun Pajak, DJP Jelaskan Ini
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak mengenai ketentuan PPh final 0,5% terhadap omzet di atas Rp500 juta bagi pelaku UMKM. Perlakuan batasan peredaran bruto atau omzet yang tidak dikenai PPh final 0,5% sampai dengan Rp500 juta adalah per tahun pajak. Artinya, untuk tahun pajak 2023 ini, batas Rp500 juta dihitung kembali dari awal, tidak […]
Got any book recommendations?
WA only