Mindblown: a blog about philosophy.
-
Perpres Baru Terbit! Pemerintah Perinci Target Penerimaan Pajak 2023
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 130/2022 mengenai perincian APBN 2023, termasuk di dalamnya target penerimaan pajak. Perpres 130/2022 memuat perincian target penerimaan pajak senilai Rp1.718 triliun pada 2023 atau naik 16% dari target Rp1.484,96 triliun. Penerimaan terbesar akan disumbang dari pajak penghasilan (PPh), diikuti PPN atau PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak […]
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Asita: Bali, Lombok dan Labuan Bajo Detinasi Favorit
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Tahun Anggaran 2023, yang di antaranya berisi target penerimaan cukai dari plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan beleid yang diperoleh […]
-
Begini Ketentuan Rahasia Jabatan Terkait Data Wajib Pajak PP 50/2022
PP 50/2022, yang menjadi aturan pelaksanaan UU KUP s.t.d.t.d UU HPP, juga turut memuat ketentuan mengenai rahasia jabatan. Sesuai dengan Pasal 54 PP 50/2022, setiap pejabat dan tenaga ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain mengenai segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya. “Yang dimaksud dengan pejabat meliputi […]
-
Petinggi IMF Belum Sepakat soal Penangguhan Biaya Tambahan Pinjaman
Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) belum sepakat soal rencana penangguhan biaya tambahan pinjaman yang dikumpulkan dari negara yang berutang. Sebagian besar dana tersebut diambil dari negara berpenghasilan menengah dan rendah untuk pinjaman dengan tenor yang panjang. Mengutip CNA, Selasa (13/12) petinggi IMF berkumpul pada Senin kemarin untuk membahas hal tersebut namun gagal dalam mengambil […]
-
Kerek Investasi, ESDM Usul Pembebasan Pajak untuk Kontraktor Hulu Migas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong usulan pembebasan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk diadopsi dalam muatan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, pembebasan PPN […]
Got any book recommendations?
WA only