Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pengusaha Spa Tak Mau Disebut Industri Hiburan, Tolak Pajak 40%
Para pelaku industri spa yang tergabung ke dalam Indonesia Wellness Spa Professional Association menolak (IWSPA) menolak dimasukkan sebagai industri hiburan khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Ketua Umum IWSPA Yulia Himawati mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2019 […]
-
DJP Luncurkan Kalkulator Pajak untuk Tarif Efektif PPh Pasal 21
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan telah menyediakan fitur Kalkulator Pajak untuk menghitung berbagai macam pajak, termasuk PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan fitur Kalkulator Pajak dikembangkan untuk memudahkan wajib pajak melakukan penghitungan. Kalkulator ini dirilis setelah DJP melakukan serangkaian tes. “Fitur Kalkulator Pajak sudah dapat […]
-
Pelaporan SPT Tahun Pajak 2023 Melapaui 800.000
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan, sebanyak 848.755 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) 2023 sampai dengan pertengahan bulan ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti memperinci, pelaporan SPT per 17 Januari 2024 tersebut terdiri dari SPT wajib pajak badan sebanyak 37.423 SPT dan […]
-
Tiba-tiba Luhut Bakal Naikkan Pajak Motor Bensin
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tiba-tiba berencana untuk menaikkan pajak sepeda motor konvensional atau dalam hal ini berbahan bakar minyak (BBM) atau bensin. Upaya ini dilakukan sebagai upaya peralihan dana untuk subsidi transportasi publik. “Tadi kita juga rapat, dan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional, sehingga nanti itu bisa […]
-
Jasa dari Pekerjaan Bebas yang Tak Dapat Dikenai PPh Final 0,5 Persen
Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dapat dikenai PPh final sebesar 0,5% dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, terdapat beberapa jenis penghasilan yang tidak dapat dikenai PPh final 0,5%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 164/2023, terdapat 4 jenis penghasilan yang tidak […]
Got any book recommendations?
WA only