Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tinggal 16 Hari, Ini Tata Cara Lapor Harta PPS via DJP Online
JAKARTA. Pelaporan harta dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tinggal 1 bulan lagi atau tepatnya sampai 30 Juni 2022. Lewat dari itu, siap-siap para wajib pajak bakal terkena sanksi administratif hingga pidana. Dikutip dari laman pajak.go.id/pps, Selasa (14/6/2022), jumlah nilai harta bersih yang diungkap para wajib pajak (WP) dalam PPS tembus Rp 163,18 triliun. Harta diungkap […]
-
Kemenkeu: Penerimaan Perpajakan Bisa Tumbuh 15,3%
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi penerimaan perpajakan tahun ini mampu tumbuh 15,3% (yoy) atau Rp 1.784 triliun seiring pemulihan dan peningkatan harga komoditas. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, prediksi tersebut melampaui target penerimaan perpajakan dalam APBN 2022 yang sebesar Rp 1.510 triliun. “Outlook 2022 sebesar 15,3% ini kita berikan keputusan sangat strategis […]
-
Rasio Penerimaan Pajak 2023 Dipatok hampir 10 Persen
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan rasio perpajakan diproyeksikan mencapai 9,30 persen hingga 9,59 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023. Hal itu disampaikan dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN Tahun Anggaran 2023 bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin (13/6/2022). Kendati begitu, kata […]
-
Penerimaan Pajak Bertambah Rp4,2 Triliun per Bulan setelah Tarif PPN Naik
JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyebut terdapat penambahan penerimaan Rp4,2 triliun dalam satu bulan setelah berlakunya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyatakan bahwa berlakunya kenaikan tarif PPN akan menambah pundi penerimaan negara. Hal tersebut tercermin setelah dua bulan berlakunya kenaikan PPN, yakni hingga […]
-
Pemerintah tak lagi beri insentif pajak terkait PEN pada 2023, ini alasannya
JAKARTA, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyatakan bahwa pemerintah tidak lagi akan menyediakan insentif pajak yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2023. Hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia yang sudah tumbuh positif mencapai 5,01% pada Kuartal I 2022 dan adanya pemulihan di semua sektor, sehingga dirasa tidak diperlukan adanya pemberian insentif pajak lagi. Adapun insentif […]
Got any book recommendations?
WA only