Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Kantongi Rp 2,06 Triliun dari PPS Pajak atau Tax Amnesty Jilid II
Pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak (PPh) sebesar Rp 2,06 triliun yang berasal dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pajak atau tax amnesty jilid II. Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (25/2/2022), tercatat hingga 24 Februari 2022, terdapat 16.697 wajib pajak yang melaporkan PPS dengan 18.619 surat keterangan. Adapun nilai pengungkapan harta yang sudah terdata mencapai Rp 19,8 triliun alias mendekati […]
-
Pengamat: Pemerintah Harus Transparan soal Roadmap dan Pengembangan Pajak Karbon
Jakarta. Transparansi informasi peta jalan atau roadmap dan perkembangan implementasi pajak karbon oleh pemerintah dinilai sangat penting karena menyangkut upaya penurunan emisi karbon, yang merupakan masalah global. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako sebagai respons atas penjelasan pemerintah terkait pajak karbon. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pajak karbon akan berlaku […]
-
Setoran PPh dari Program Pengungkapan Sukarela Tembus Rp2 Triliun
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pajak penghasilan (PPh) final yang telah disampaikan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai Rp2,06 triliun sampai dengan pagi ini. Penerimaan ini dikumpulkan sejak program ini dijalankan pada 1 Januari 2022. Dilansir Medcom.id dari laman resmi DJP, Kamis, 24 Februari 2022, setoran tersebut berasal dari 16.697 wajib pajak yang telah mengikuti PPS ini. […]
-
Begini Cara Ajukan Permohonan Tax Allowance Secara Luring
PERMOHONAN fasilitas tax allowance diajukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Namun demikian, dalam situasi tertentu, permohonan pengajuan tax allowance juga dapat diajukan melalui luar jaringan (luring). Tata cara pengajuan permohonan tax allowance secara luring diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu (PP 78/2019) dan […]
-
Pemerintah Imbau Wajib Pajak Ajukan Penggunaan NPPN Sesuai Ketentuan
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau wajib pajak untuk dapat menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) sesuai dengan ketentuan. Dalam laporan APBN Kita edisi Februari 2021, Kemenkeu menyebut terdapat banyak wajib pajak di lapangan yang masih menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. “Biasanya, wajib pajak menjadikan pemberitahuan tersebut […]
Got any book recommendations?
WA only