NEWS
-
DJP Layangkan 454.377 SP2DK hingga September, Mayoritas ke Email WP
Ditjen Pajak (DJP) telah menerbitkan 454.377 surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) sepanjang Januari hingga September 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan surat tersebut telah disampaikan kantor pajak secara elektronik, baik melalui email wajib pajak maupun coretax. “Hingga 30 September ini sudah diterbitkan 454.377 SP2DK,” ujarnya dalam Media Gathering Kementerian Keuangan, Kamis (1/10/2026). […]
-
Pindah Tempat Kerja? Konsultan Pajak Wajib Lapor dalam 30 Hari
Konsultan pajak yang berpindah tempat kerja wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026. Merujuk Pasal 27 ayat (1) PMK 55/2026, kewajiban pelaporan perubahan tempat kerja tersebut dilakukan secara elektronik. Kewajiban ini wajib dipenuhi […]
-
Ingat! PPh Final UMKM Tidak Berlaku untuk 4 Jenis Penghasilan Ini
Pemerintah melalui PP 20/2026 mengatur wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun dapat memanfaatkan skema PPh final UMKM dengan tarif 0,5%. Skema PPh final UMKM tersebut dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri […]
-
DJP: Transfer Dana dan Remitansi TKI Tak Dipungut PPN Lewat SPPTDLN
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan tidak semua transaksi pemanfaatan barang dan/atau jasa luar negeri akan dipungut PPN melalui sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan SPP-TDLN telah resmi diterapkan, dan 6 pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut pajak juga sudah melakukan pemungutan PPN sejak 1 Oktober 2026. “Ini betul-betul […]
-
Tekan Piutang Rp600 Miliar, Bapenda Bogor Lantik Juru Sita
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Jawa Barat, akan melantik juru sita pajak pada Oktober 2026 untuk memperkuat penagihan pajak. Kepala Bapenda Kota Bogor Abdul Wahid mengatakan juru sita akan melakukan penagihan hingga penyitaan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi panggilan Bapenda Kota Bogor ataupun kejaksaan. “Di bulan Oktober ini kami akan melantik juru sita […]
WA only