Mindblown: a blog about philosophy.
-
Hasil Evaluasi Ini Bakal Tentukan Strategi Insentif Pajak 2022
JAKARTA – Pemerintah akan memberikan insentif pajak pada tahun depan secara selektif berdasarkan hasil evaluasi atas pemberian insentif pajak pada tahun ini. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pemerintah tidak bisa serta merta memberikan insentif mengingat ruang fiskal yang dimiliki pemerintah terbatas di tengah pandemi Covid-19. “Harus dipahami kapasitas fiskal terbatas. […]
-
Sri Mulyani Ingin Kesepakatan Pajak Global Untungkan Negara Berkembang
JAKARTA – Isu pajak internasional menjadi salah satu fokus yang dibahas dalam Presidensi G-20 Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kesepakatan mengenai pajak internasional menjadi isu penting yang ingin dicapai dalam pertemuan G-20 pada 2022. Menurutnya, Indonesia akan mendorong setiap kesepakatan dalam pajak internasional tersebut menguntungkan semua negara berkembang. “Ini kami harapkan bisa tidak hanya […]
-
CISDI: Kenaikan Cukai Rokok Tak Berdampak Buruk bagi Ekonomi RI
JAKARTA — Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives atau CISDI menilai bahwa kenaikan tarif cukai rokok tidak akan berdampak buruk terhadap perekonomian. Bahkan, kenaikan cukai hingga 45 persen tak mengganggu ekonomi mencapai pertumbuhan positif. Chief Strategist CISDI Yurdhina Meilissa menjelaskan bahwa berdasarkan studi pihaknya, kenaikan tarif cukai rokok tidak serta merta berdampak negatif terhadap perekonomian makro. Adanya […]
-
Pemprov DKI Jakarta terbitkan sejumlah insentif fiskal daerah, ini rinciannya
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan lanjutan Insentif Fiskal Daerah Tahun 2021 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 dengan memberikan insentif fiskal berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah. Beleid itu dikeluarkan sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI […]
-
Pemerintah Gabung Pajak Hotel, Restoran, hingga Parkir di UU HKPD
CNN Indonesia — Pemerintah menggabungkan pajak hotel, restoran, parkir, hiburan, dan penerangan jalan di daerah menjadi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) di Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). UU tersebut belum lama disahkan oleh DPR.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan penggabungan bertujuan untuk mempermudah administrasi pembayaran dan […]
Got any book recommendations?
WA only