Mindblown: a blog about philosophy.
-
Siap-siap! Mobil Dinas dan Fasilitas Apartemen bakal Kena Pajak
Jakarta Siap-siap para wajib pajak (WP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan fasilitas apartemen dan mobil dinas akan menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal dalam diskusi publik, Selasa (23/11/2021). Berikut beberapa faktanya. 1. Berlaku […]
-
Pendapatan Tax Amnesty Flores Timur Capai Rp 1 Miliar
Larantuka. Pemerintah Provinsi NTT telah mengakhiri pelaksanaan tax amnesty (pengampunan pajak) yang dilaksanakan sejak Agustus hingga November 2021. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Flores Timur, Rosalina Kalumata mengatakan, selama tax amnesty sebanyak 3.899 unit kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak. Dari toal kendaraan itu, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.381.332.661. “Kita ada penurunan. Per 10 November realisasi […]
-
Sri Mulyani Harap 2 Jenis Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau pengampunan pajak mulai diberlakukan 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Ia mengimbau kepada wajib pajak yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk melapor secara sukarela kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Untuk pengampunan sukarela adalah kesempatan 6 bulan kepada Bapak Ibu sekalian wajib pajak yang masih merasa ada bagian dari aset atau […]
-
Dana PEN Rp 37 Triliun Bakal Nganggur
JAKARTA. Penyerapan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) jelang tutup buku 2021 masih sangat rendah. Hal ini menyebabkan anggaran belanja PEN tak akan terserap semuanya sampai akhir tahun 2021. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan anggaran PEN tahun ini hanya akan terserap 95% dari pagu sebesar Rp 744,77 triliun, atau setara dengan Rp 707,53 triliun. […]
-
Sisir Pajak Fasilitas Petinggi dengan Tarif Mulai 25%
Pemerintah masih menyiapkan aturan pelaksana UU HPP, termasuk kebijakan pajak natura. JAKARTA. Pemerintah masih menggodok aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satunya, aturan pelaksana dari kebijakan pengenaan pajak atas fasilitas non uang alias natura yang diterima para petinggi perusahaan. Hingga kini, pemerintah belum mau memerinci jenis-jenis fasilitas […]
Got any book recommendations?
WA only