Mindblown: a blog about philosophy.
-
3 Pegawai DJP Sumsel-Belitung Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pajak
Tiga pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bangka Belitung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pajak. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Bangka Belitung Romadhaniah mengatakan penetapan tersangka tersebut merupakan hasil tindak lanjut kerja sama mereka dengan Kejaksaan Tinggi Sumsel. Hal itu disebut sebagai bentuk komitmen DJP terhadap langkah-langkah penegakkan hukum dan […]
-
Rotasi Banyak Pegawai, Sri Mulyani Singgung Pentingnya APBN yang Sehat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung peran yang dipikul Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk menjaga kesehatan APBN. Sri Mulyani mengatakan DJP dan DJBC memiliki peran untuk mengumpulkan penerimaan perpajakan sehingga negara memiliki sumber daya untuk melaksanakan pembangunan. Selain itu, lanjutnya, DJP dan DJBC juga menjadi cerminkan Kemenkeu di mata publik. […]
-
Marak Penipuan via Whatsapp, Wajib Pajak Jangan Gegabah Unduh Lampiran
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas. DJP menyatakan penipuan yang mengatasnamakan otoritas dapat dilakukan dengan berbagai modus dan media. Wajib pajak pun diminta berhati-hati apabila dihubungi pihak yang mengatasnamakan otoritas, termasuk tidak sembarangan mengunduh lampiran yang dikirimkan. “Banyak beredar pesan Whatsapp mengaku dari DJP dan melampirkan […]
-
Sering Ditanya Apa Untungnya RI Larang Ekspor Nikel? Ini Jawaban Jokowi
Ekspor nikel telah dilarang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak tahun 2020. Nikel dilarang untuk diekspor secara mentah-mentah, sebaliknya di dalam negeri, nikel mentah akan diolah menjadi barang yang memiliki nilai tambah. Jokowi mengaku sampai saat ini masih sering sekali mendapat pertanyaan apa untungnya melarang ekspor nikel di Indonesia. Menurutnya, banyak pihak juga merasa pelarangan ekspor […]
-
Begini Ketentuan Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Aset Kripto
Penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto sehubungan dengan transaksi aset kripto dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi aset kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Merujuk pada Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2022, PPh Pasal 22 yang bersifat final tersebut dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Penyelenggara […]
Got any book recommendations?
WA only