NEWS
-
Pajak Karbon Disiapkan, Warga Miskin Bisa Dapat Kompensasi
Pemerintah masih mencari waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski begitu, pemerintah juga menyiapkan skema kompensasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah apabila pajak karbon nantinya diterapkan. Kompensasi tersebut dapat bersumber dari penerimaan pajak karbon melalui mekanisme revenue recycling. Analis Kebijakan Senior di DJSEF Kemenkeu Hadi […]
-
Demi Pajak, Pemda Diminta Awasi Usaha yang Belum Pasang Tapping Box
Komisi II DPRD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mendorong pemerintah daerah (pemda) mengawasi pelaku usaha yang belum memasang alat perekam transaksi (tapping box) guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Ketua Komisi II DPRD Maros Marjan Massere menilai tapping box berperan penting dalam mengawasi transaksi wajib pajak, khususnya pada usaha restoran dan hotel. “Saya yakin pendapatan asli daerah […]
-
Pungutan PPN Transaksi Digital LN Mulai Berlaku
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkue) mulai menerapkan sistem pemungutan PPN transaksi digital lintas negara (SPP-TDLN). Mekanisme ini berlaku efektif mulai 25 September 2026 untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi barang dan jasa digital tertentu dari luar negeri yang dikonsumsi pelanggan di Indonesia. Ketentuan tersebut diumumkan Ditjen Pajak melalui pengumuman Nomor PENG-6/PJ/2026 […]
-
RUU APBN 2027: Menteri Keuangan Bisa Audit Khusus Restitusi Pajak
Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati perincian lebih lanjut atas wewenang menteri keuangan untuk memeriksa dan mengaudit penerimaan negara pada Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Hal ini tertuang pada pasal 37 RUU APBN 2027 yang telah disepakati dalam pembicaraan tingkat I antara Banggar DPR dan pemerintah, Kamis (24/9/2026). RUU […]
-
Batu Sandungan Bagi Kebijakan Pajak Karbon
Penerapan pajak karbon di Indonesia hingga kini masih belum berjalan. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak karbon sejatinya dijadwalkan mulai berlaku pada 1 April 2022. Analisis Kebijakan Senior di Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadi Setiawan mengatakan, penerapan harga karbon harus mempertimbangkan […]
WA only