NEWS
-
Suahasil Lantik Pejabat DJP, Minta Pahami Ekonomi dan Perilaku WP
Pelantikan 14 orang pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik perhatian publik pekan ini. Dari 14 pejabat yang dilantik tersebut, 4 di antaranya adalah pejabat eselon 2 Ditjen Pajak (DJP). Keempatnya yakni Agung Krisdiyanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur […]
-
Era Global Minimum Tax, Opsi Skema Insentif Ini Bisa Tarik Investor Masuk RI
Penerapan global minimum tax (GMT) membuat pemerintah perlu menyiapkan opsi baru dalam pemberian insentif pajak untuk menarik investasi asing. Penyesuaian ini dilakukan seiring berakhirnya masa pengajuan fasilitas tax holiday berdasarkan PMK Nomor 130 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 69 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, batas waktu pengajuan usulantax holiday berakhir pada 31 Desember 2025. […]
-
DPR Ingin Defisit APBN 2027 di Bawah 2,4% Lewat Penerimaan Pajak
Badan Anggaran (Banggar) DPR berharap defisit anggaran pada tahun depan bisa ditekan lebih rendah dari besaran yang sudah disepakati senilai Rp671,16 triliun atau 2,40% dari produk domestik bruto (PDB), Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said berpandangan defisit anggaran masih bisa ditekan ke level yang lebih rendah melalui peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak […]
-
Ramai Isu Pajak Kontrakan pada 2027, Kanwil DJP Adakan Edukasi Daring
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) menggelar kegiatan edukasi perpajakan secara daring pada 15 September 2026 guna meluruskan misinformasi terkait dengan pajak rumah kontrakan. Dalam edukasi tersebut, Kanwil DJP Sulselbartra menugaskan 2 penyuluh pajak, yakni Poerwanto Wahyoedi S dan Ambo Aman. Para penyuluh menegaskan DJP tidak memiliki program atau jenis pajak […]
-
Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Final
Pemerintah mengeksekusi persiapan tahap akhir Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN). Bersamaan dengan itu, aturan pelaksana implementasi SPP TDLN yang melibatkan anak usaha BUMN yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara juga akhirnya dirilis ke publik. Aturan pelaksana dari Peraturan Presiden (Perpres) No.68/2025 ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.49/2026 tentang Tata Cara […]
WA only