NEWS
-
Soal Pemungutan PPh Pasal 22, Marketplace Tunggu Kepastian dari DJP
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) masih menunggu kepastian dari Ditjen Pajak (DJP) mengenai waktu implementasi penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang online. Ketua idEA Budi Primawan mengatakan penunjukan marketplace perlu dituangkan dalam keputusan dirjen pajak sebagai dasar hukum tertulis yang secara resmi memastikan jadwal implementasi kebijakan PMK 37/2025. “Sebelumnya ada pengumuman […]
-
Lantik 4 Pejabat Eselon 2 DJP, Ini Pesan Suahasil
Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Ditjen Pajak (DJP) untuk memahami kondisi perekonomian dan perilaku wajib pajak. Suahasil mengatakan pemahaman atas kedua aspek dimaksud dibutuhkan sebagai bahan dalam penetapan keputusan di bidang pajak. “Kita membutuhkan DJP yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat,” ujar Suahasil dalam pelantikan pejabat […]
-
Suahasil Minta DJP Pahami Kondisi Ekonomi dan Perilaku Wajib Pajak
Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Ditjen Pajak (DJP) untuk memahami kondisi perekonomian dan perilaku wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (22/9/2026). Suahasil mengatakan pemahaman atas kedua aspek tersebut dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam menetapkan keputusan di bidang pajak. Harapannya, DJP dapat membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan […]
-
DPR dorong pajak e-commerce adil dan tidak bebani UMKM
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pemerintah memastikan kebijakan perpajakan sektor e-commerce diterapkan secara adil dan proporsional agar tidak menambah beban bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Evita mengatakan kebijakan pajak perlu menciptakan level playing field antara pelaku usaha daring dan luring, sekaligus mempertimbangkan kondisi UMKM yang masih dalam tahap pertumbuhan. […]
-
Maju Mundur Intensifikasi Pajak Sektor Ekonomi Digital
Pemerintah gencar mengupayakan agenda intensifikasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital, baik berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun menyasar Pajak Penghasilan (PPh). Namun, kesiapan sistem dan perkembangan kondisi ekonomi membuat fiskus seakan-akan maju-mundur dalam implementasinya. Intensifikasi penerimaan pajak dari ekonomi digital menjadi salah satu agenda utama kebijakan pajak pada 2027. Pada tahun depan, otoritas harus […]
WA only