Mindblown: a blog about philosophy.
-
PMK Diperbarui, SKP PBB Kini Terbit Usai Tindakan Pemeriksaan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 80/2023 turut memperbarui tata cara penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam Pasal 11 ayat (1) PMK 80/2023, disebutkan bahwa SKP PBB diterbitkan setelah tindakan pemeriksaan atau pemeriksaan ulang. Pada ketentuan sebelumnya yakni PMK 255/2014, SKP PBB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian. “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan…untuk […]
-
Adopsi UU HKPD, DPRD Setujui Raperda Pajak Daerah Kota Bekasi
DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diusulkan oleh Pemkot Bekasi. Raperda PDRD dibahas dan disetujui guna menyesuaikan ketentuan perpajakan yang berlaku di daerah dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Semoga dengan perda ini peningkatan PAD […]
-
Kominfo Dapat Usulan Pungut Pajak Judi Online, Begini Responsnya
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan telah menerima usulan untuk mengenakan pajak pada judi online. Budi mengatakan beberapa negara memang memilih untuk melegalkan dan mengenakan pajak atas judi online. Namun, dia menegaskan Indonesia tidak berencana mengadopsi kebijakan tersebut. “Saya diskusi dengan banyak pihak, [mereka] bilang ya sudah dipajaki saja, dibuat terang, dipajaki. Kalau […]
-
Cek Pemadanan NIK-NPWP Karyawan, Perusahaan Bisa Pakai Portal Ini
Perusahaan dapat mengecek sudah atau tidaknya pemadanan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karyawan melalui portal yang disediakan Ditjen Pajak (DJP), yakni portalnpwp.pajak.go.id. Seperti diketahui, implementasi penuh penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP atau NPWP 16 digit akan dilakukan mulai 1 Januari 2024. Simak pula ‘WP Diminta Login DJP Online, Pastikan Data NIK dan […]
-
Besaran Tambahan PPh Final bagi Peserta PPS yang Gagal Investasi
Wajib pajak peserta PPS kebijakan I dan kebijakan II yang menyatakan komitmen untuk menginvestasikan harta bersihnya di dalam negeri harus merealisasikan komitmen tersebut paling lambat akhir September 2023. Bila tidak, terdapat tambahan PPh final yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 196/2021. “… diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada […]
Got any book recommendations?
WA only