Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kepastian Revisi PP Perpajakan Sektor Migas, SKK Migas Sampaikan Ini
JAKARTA. Pemerintah menargetkan revisi atas 2 beleid yang mengatur tentang aspek perpajakan industri hulu migas bisa dirampungkan sebelum akhir 2023 ini. Kedua beleid yang dimaksud adalah PP 27/2017 mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh di bidang usaha hulu migas, serta PP 53/2017 soal perlakukan perpajakan pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak […]
-
Keberatan Pajak Barang dari Luar Negeri Tinggi? Ini Prosedur Komplainnya
JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Kementerian Keuangan mempersilahkan publik untuk mengajukan keberatan jika tidak terima dikenakan pajak yang besar atas barang yang dibeli di luar negeri. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengemukakan bahwa penerima barang diperbolehkan mengajukan surat permohonan keberatan perbaikan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) […]
-
NIK-NPWP Belum Valid, WP Berisiko Tidak Dapat Layanan Publik
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak mengenai risiko jika NIK dan NPWP tidak dipadankan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (25/8/2023). Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Yudha Wijaya mengatakan jika tidak melakukan pemadanan, wajib pajak berisiko tidak bisa mendapatkan layanan publik. Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan […]
-
Revisi PP Pajak Migas Bukan Satu-satunya Penentu Daya Tarik Investasi
JAKARTA. Perubahan atas 2 beleid yang mengatur tentang aspek perpajakan industri hulu migas dinilai bukan satu-satunya faktor pendongkrak daya tarik investasi di Tanah Air. Kurnia Chairi, Deputi Keuangan dan Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menilai bahwa ketertarikan investor untuk menenamankan modalnya dipengaruhi banyak hal, bukan terbatas […]
-
RI Perlu Adopsi 200 Standar Demi Masuk OECD, Mulai Pajak Hingga BUMN
JAKARTA. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat kurang lebih 200 standar yang perlu diadopsi oleh Indonesia agar bisa menjadi negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah akan menyiapkan komite yang mengidentifikasi policy gap dan menerapkan standar yang perlu diterapkan oleh Indonesia agar segera menjadi negara anggota OECD. “Sedang […]
Got any book recommendations?
WA only