Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sengketa Pemberian Diskon Penjualan atas Produk Display
Sengketa Pemberian Diskon Penjualan atas Produk Display RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai pemberian diskon penjualan atas produk pajangan (display) yang dianggap sebagai objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 23. Wajib pajak merupakan perusahaan yang memproduksi barang elektronik. Dalam menjalankan usahanya, wajib pajak membuat perjanjian dengan dealer. Dalam hal ini, dealer bertanggung jawab untuk memajang produk […]
-
Kemendagri Ingatkan Pemerintah Daerah Bikin Kajian Potensi Pajak
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk membuat kajian tentang potensi pajak dan retribusi. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (6/3/2023). Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan kajian tersebut perlu dilakukan setiap pemda. Dengan kajian tersebut, sambung dia, target pajak daerah yang ditetapkan oleh pemda benar-benar […]
-
Akademisi UI: Boikot Bayar Pajak Tak Berpengaruh Signifikan ke Penerimaan Negara
Gerakan boikot bayar pajak yang mencuat belakangan ini setelah kasus salah satu pejabat Ditjen Pajak dinilai tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara, karena struktur penerimaan telah beralih ke pajak konsumsi. Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono menilai bahwa mencuatnya isu boikot bayar pajak tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Mantan […]
-
WP yang Diperiksa Bisa Ungkap Ketidakbenaran Pengisian SPT, Asalkan…
Wajib pajak yang tengah dilakukan pemeriksaan dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sepanjang dirjen pajak belum menyampaikan SPT hasil pemeriksaan. Ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50/2022. Merujuk pada pasal 8 ayat (1), wajib pajak dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam […]
-
Setoran Pajak Digital Capai Rp 11,03 T per Akhir Februari
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau pajak digital senilai Rp 11,03 triliun per 28 Februari 2023. PPN PMSE dikumpulkan dari 124 perusahaan yang terdaftar di DJP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan realisasi PPN PMSE sebesar Rp 11,03 […]
Got any book recommendations?
WA only