Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru soal Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan ketentuan-ketentuan turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) klaster Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dikutip Antara, adapun ketentuan dan penyesuaian ini dilakukan seiring Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Desember 2022 meneken Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap […]
-
Konsumsi Masyarakat Meningkat, Penerimaan PPN Berpotensi Lampaui Target
Aktivitas masyarakat yang mulai berbelanja terlebih di akhir tahun akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak konsumsi di tahun ini. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) di tahun ini akan berpotensi melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini lantaran ada […]
-
Luhut Mau Subsidi Motor Listrik, Kantor Sri Mulyani Kaji Dulu
Subsidi motor listrik menjadi isu panas dalam beberapa waktu terakhir. Isu ini ramai diperbincangkan setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pemerintah ingin mensubsidi Rp6,5 juta per unit. Hal ini kini masih menjadi pembahasan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), unit eselon di bawah kepemimpinan Menteri […]
-
Proses Izin Praktik Konsultan Pajak Dipercepat, Kini Maksimal 5 Hari
Kementerian Keuangan mempercepat proses permohonan untuk memperoleh izin praktik konsultan pajak. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 175/2022 yang merevisi PMK 111/2014, Sekjen Kemenkeu atau pejabat yang ditunjuk harus memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin dalam waktu paling lama 5 hari. Sementara pada ketentuan lama, DJP memiliki waktu paling lama 30 hari untuk mengeluarkan keputusan. “Atas permohonan, […]
-
Ada Pajak Minimum Global, Indonesia Jaring Masukan dari Negara Lain
Kementerian Keuangan menilai asistensi teknis terhadap rencana implementasi pajak minimum global sangat diperlukan negara berkembang, termasuk Indonesia. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan ketentuan pajak minimum global dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) bakal berdampak besar pada negara berkembang, terutama soal skema insentif. Pemerintah pun terus mencari masukan mengenai rencana implementasi […]
Got any book recommendations?
WA only