NEWS

  • Raup Rp 6,6 Triliun dari Pajak Fintech dan Kripto

    Raup Rp 6,6 Triliun dari Pajak Fintech dan Kripto

    JAKARTA. Penerimaan pajak dari bisnis,financial techno- logy peer-to-peer (fintech P2P) lending dan aset kripto mencapai Rp 6,6 triliun hingga akhir Februari 2026. Kontri- busi terbesar berasal dari pajak fintech P2P lending yang mencapai Rp 4,64 triliun.Direktur Pen yuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masya- rakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Ke- uangan (Kemkeu) Inge Diana Rismawanti menyebut, […]

  • Pelaporan SPT Pajak Orang Pribadi Tak Diperpanjang Lagi

    Pelaporan SPT Pajak Orang Pribadi Tak Diperpanjang Lagi

    Jakarta. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak), Bimo Wijayanto menegaskan, waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Pajak bagi wajib pajak (WP) orang pribadi tidak diperpanjang lagi. Artinya, batas maksimal berakhir 30 April 2026. Bimo menyampaikan, pelaporan SPT Pajak bagi WP Orang Pribadi sudah lebih dulu diperpanjang selama satu bulan. Mulanya, batas akhir pelaporan SPT tersebut […]

  • DJP: Kriteria WP yang Dapat Restitusi Dipercepat Perlu Diatur Ulang

    DJP: Kriteria WP yang Dapat Restitusi Dipercepat Perlu Diatur Ulang

    JAKARTA. Pemerintah mengharmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang mengatur ulang tata cara dan kriteria wajib pajak yang mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dipercepat. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto meyakini restitusi merupakan hak wajib pajak. Dia menjamin regulasi baru yang sedang dibuat bukan untuk menahan restitusi, melainkan menyesuaikan aturan dengan perkembangan kondisi sosial […]

  • Apa Sanksi Kalau Tidak Lapor SPT Tahunan Pajak?

    Apa Sanksi Kalau Tidak Lapor SPT Tahunan Pajak?

    Jakarta. Wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak hanya terancam denda administrasi, tetapi juga bisa mendapat surat teguran, ditelusuri kantor pajak, hingga dikenai sanksi bunga apabila ditemukan ada pajak terutang yang belum dibayar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Inge Diana Rismawanti menegaskan setiap pemilik Nomor […]

  • 4.000 Wajib Pajak Badan Ajukan Relaksasi SPT, DJP Hitung Dampak ke Penerimaan

    4.000 Wajib Pajak Badan Ajukan Relaksasi SPT, DJP Hitung Dampak ke Penerimaan

    JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan memberikan relaksasi pelaporan pajak setelah menerima ribuan permohonan dari wajib pajak badan. Adapun relaksasi pelaporan tersebut diberikan hingga 31 Mei 2026.  Artinya, wajib pajak badan yang melapor pada periode tersebut tidak akan dikenakan denda. Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat sekitar 4.000 permohonan relaksasi yang […]

WhatsApp WA only