Mindblown: a blog about philosophy.
-
Wamenkeu: Bauran kebijakan hindarkan Indonesia dari risiko stagflasi
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan berbagai bauran kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah selama dua tahun terakhir berhasil menghindarkan Indonesia dari risiko stagflasi. Dia menjelaskan berbagai kebijakan yang telah diterapkan selama dua tahun terakhir, meliputi, pengendalian penularan COVID-19 di dalam negeri, dan pemberian anggaran perlindungan sosial (perlinsos) terhadap masyarakat ekonomi rentan. Selain itu, dia melanjutkan […]
-
Soal Investasi, Sri Mulyani Singgung Lagi Insentif Supertax Deduction
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendukung iklim investasi di Indonesia. Insentif yang diberikan, ujar Sri Mulyani, di antaranya adalah supertax deduction atau pengurangan penghasilan bruto. Menurutnya, insentif ini diberikan untuk mempersempit celah antara kebutuhan SDM oleh industri dan kualitas pekerja pada saat ini. “Industri akan dapat melakukan […]
-
PPh Pasal 23 Nihil Karena SKB, Bukti Potong Unifikasi Tetap Dibuat
JAKARTA – Ditjen Pajak mengingatkan wajib pajak bahwa pemotong atau pemungut PPh Pasal 23 tetap harus membuat bukti potong unifikasi meskipun jumlah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut tercatat nihil karena adanya surat keterangan bebas. Merujuk pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021, bukti potong atau pungut unifikasi tetap dibuat dalam […]
-
Omzet Naik, DJP Bisa Kirim Surat Imbauan Kenaikan Angsuran PPh 25
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) akan menerbitkan surat imbauan kepada wajib pajak guna meningkatkan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak yang tersisa pada tahun pajak berjalan. Surat imbauan tersebut diterbitkan bila wajib pajak wajib diproyeksikan mengalami peningkatan peredaran usaha sehingga PPh yang terutang pada tahun pajak berjalan diproyeksikan akan meningkat bila dibandingkan dengan […]
-
Pajak Karbon Mundur Terus, Sri Mulyani: Rencana Ini Perlu Dikalibrasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih butuh waktu untuk mematangkan rencana implementasi pajak karbon. Sri Mulyani mengatakan kebijakan pajak karbon telah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, implementasinya harus dilakukan secara hati-hati, terutama di tengah ancaman krisis pangan dan energi global. “Rencana ini perlu terus dikalibrasi mengingat masih rentan dan rapuhnya […]
Got any book recommendations?
WA only