Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tanggapi Pidato Pengantar RAPBN 2023, Puteri Komarudin: Desain APBN Harus Responsif
Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan Pidato Pengantar RUU APBN 2023 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (16/8). Hadir pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyatakan agar APBN 2023 harus responsif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. “APBN harus didesain secara fleksibel dan responsif untuk […]
-
Tantangan Menjaga Kedaulatan Digital Nasional
Dalam peringatan HUT RI ke-77 kemarin, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate mengajak semua pihak untuk menjaga kedaulatan digital nasional. Namun itu semua memiliki tantangan. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi ada 5 tantangan dalam menjaga kedaulatan digital, pertama adalah masalah infrastruktur. “Masalah infrastruktur perlu ada percepatan, ini menjadi krusial karena tahun 2025 […]
-
Awas, Penerimaan Pajak Jangan Bergantung Pada Harga CPO, Bisa Fatal
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyebutkan pemerintah perlu memperluas basis pajak pada 2023. Sebab, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 diprediksi turun secara tahunan sebesar 11,49 persen, sementara penerimaan perpajakan naik 13,06 persen. Menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi penurunan harga komoditas yang bisa mengurangi penerimaan negara. “Pergerakan PNBP mirip dengan […]
-
Pemerintah Diminta Atasi Maraknya Peredaran Makanan dan Obat Ilegal di E-commerce
JAKARTA – Maraknya peredaran makanan dan obat ilegal melalui cross-border e-commerce telah meresahkan masyarakat. Public Policy Analyst idEA Virzah Syalvira mengatakan pemerintah dalam hal ini Kominfo yang memiliki akses dapat melakukan take down terhadap jenis perdagangan melalui elektronik yang melanggar peraturan. “Pemutusan akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 jam setelah […]
-
Penundaan Penerapan Pajak Karbon Hambat Dekarbonisasi
Langkah pemerintah yang untuk kedua kalinya menunda penerapan carbon tax (pajak karbon) dinilai kontradiktif dengan komitmen mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) pada tahun 2023. Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya, dalam dialog bertajuk Merdeka dari Energi Fosil, di Jakarta, Kamis (18/8), mengatakan sebenarnya niat awal penerapan pajak karbon selain untuk menjaga lingkungan juga untuk memberi […]
Got any book recommendations?
WA only