Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bupati Sidoarjo: Pajak yang Kita Bayar untuk Kelancaran Pembangunan dan Subsidi BBM
Sidoarjo – Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) saat memberi sambutan pada acara Tax Gathering digelar Kanwil DJP Jatim II menyampaikan pentingnya kesadaran bagi para wajib pajak untuk patuh membayar kewajibannya. Karena penerimaan pajak yang diterima negara tersebut dikelola untuk kepentingan rakyat. Diantaranya dipergunakan untuk pembangunan dan mensubsidi harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Acara tax […]
-
Apeksi Desak Pemerintah Tambah DAU untuk Penggajian PPPK
PADANG – Forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menyimpulkan rekomendasi agar pemerintah pusat menambah Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah. Penambahan DAU ini untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya, mengatakan selama ini pemerintah daerah kesulitan untuk membayar gaji PPPK karena keterbatasan […]
-
Lawan Inflasi, Jerman Beri Keringanan Pajak US$10,2 M
Jakarta – Pemerintah Jerman akan memberikan keringanan pajak senilai 10 miliar euro atau setara dengan US$10,2 miliar membantu pekerja mengatasi lonjakan inflasi. Menteri Keuangan Christian Lindner mengatakan kebijakan keringanan pajak itu akan menaikkan tunjangan bebas pajak dasar serta memunculkan tingkat di mana tarif pajak penghasilan tertinggi 42 persen akan berlaku. Mengutip AFP, Rabu (10/8), setiap keluarga juga akan mendapatkan keuntungan dari pembebasan […]
-
Regulasi Teknis Pajak dan Perdagangan Karbon untuk PLTU Tunggu KLHK dan Kemenkeu
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok regulasi pelaksanaan teknis pajak karbon. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, Kementerian ESDM tengah memfinalisasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM untuk penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). “(Penerbitan Permen ESDM) Kami nunggu dulu […]
-
NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?
Pemerintah membangun protokol penggunaan data terkait dengan penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (11/8/2022). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan Ditjen Pajak (DJP) sudah bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan […]
Got any book recommendations?
WA only