Mindblown: a blog about philosophy.
-
Terima Email Ditjen Pajak Soal PPS? Abaikan Jika Sudah Lakukan Ini
Wajib pajak dapat mengabaikan pesan yang dikirim Ditjen Pajak (DJP) melalui email terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Jelang akhir Juni 2022, DJP kembali menyampaikan ajakan untuk memanfaatkan program yang menjadi amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut. Ajakan itu disampaikan melalui email bertajuk PPS Tinggal Sebentar Lagi. Ikuti PPS Banyak Manfaatnya. “Dalam hal […]
-
DJP Sebut Tak Ada Batas Waktu Pembetulan SPT Tahunan PPh, tapi..
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan tidak ada batasan waktu pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Namun, ada kriteria lain yang perlu diperhatikan wajib pajak. Apabila status pembetulan menyatakan rugi atau lebih bayar maka ada batasan waktu yang berlaku untuk melakukan pembetulan, yakni 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan. “Apakah yang dimaksud adalah SPT […]
-
Rasio Repatriasi PPS Kalah Jauh Dibanding Tax Amnesty
JAKARTA — MUC Tax Research menilai bahwa rasio harta yang masuk ke dalam negeri atau repatriasi melalui program pengungkapan sukarela atau PPS terbilang rendah, karena hanya 1,2 persen dari total harta peserta. Padahal, saat pelaksanaan tax amnesty jilid pertama, rasio harta repatriasi mencapai 13,5 persen. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, hingga Minggu (5/6/2022) pukul […]
-
DJP Kirim 18 Juta Email ke Wajib Pajak Ajak Ikuti PPS
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengirimkan tambahan 18 juta surat elektronik (surel) atau email kepada wajib pajak untuk segera ikut program pengungkapan sukarela (PPS) yang akan berakhir pada 30 Juni 2022. “Email ini sifatnya mengingatkan. Jadi kalau yang sudah mengikuti atau tidak perlu mengikuti saya sudah tulis di bawah untuk diabaikan email-nya,” […]
-
Ternyata Tak Semua Wajib Pajak Pakai NIK untuk NPWP, Begini Aturannya
Tak semua wajib pajak bakal menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Hanya wajib pajak orang pribadi saja yang bakal menggunakan NIK sebagai NPWP, sedangkan wajib pajak badan tetap menggunakan NPWP sebagai tanda pengenal diri wajib pajak badan. “NPWP … bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK,” […]
Got any book recommendations?
WA only