Mindblown: a blog about philosophy.

Wajib pajak dalam negeri dapat menyampaikan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) sepanjang memenuhi beberapa ketentuan. Salah satu ketentuan itu terkait dengan usulan penentuan harga transfer (transfer pricing). Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa. Berdasarkan pada Pasal 56 ayat (1) huruf e PMK 172/2023, usulan transfer pricing dalam permohonan […]

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggratiskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang-barang untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan (hankam) negara. Gratis itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di Dalam Daerah […]

Pemerintah menerbitkan aturan terkait fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi barang dan jasa kena pajak yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang […]

Kementerian Keuangan memerinci tata cara pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle/ALP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 172/2023. Merujuk pada Pasal 36 ayat (1) PMK 172/2023, direktur jenderal pajak berwenang untuk menentukan kembali besaran penghasilan kena pajak melalui pengujian kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan prinsip kewajaran dan […]