Mindblown: a blog about philosophy.
-
Telkomsel Siap Menerapkan Aturan Baru PPN 11%
JAKARTA. PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel mengumumkan akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk layanan Telkomsel Halo (pascabayar) menjadi 11%. Ini menyusul ketetapan pemerintah yang akan menaikkan PPN mulai 1 April 2022. Vice President Corporate Communications Telkomsel, Saki H Bramono mengatakan, sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 […]
-
Pelaku Usaha Minta Kenaikan PPN 11% Ditunda
Pelaku usah meminta pemerintah untuk menunda pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen pada awal April. Pasalnya, kondisi ekonomi nasional dan global masih penuh ketidakpastian. “Kenaikan PPN ini momentumnya sangat tidak tepat, serta kurang mendukung situasi dan kondisi ekonomi yang ada,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, dalam […]
-
Anda Pamer Harta di Medsos? Sri Mulyani: Ya Didatangi Pajak!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan senang jika ada masyarakat yang pamer rekening di sosial media. Sebab, itu adalah kesempatan bagus bagi pajak untuk mengecek kepatuhannya. Menurutnya, semua yang ketahuan pamer di sosial media akan langsung dicek datanya oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan apakah sudah taat atau tidak. “Kita senang di medsos ada yang […]
-
Menkeu: UU HKPD Dorong Pemda Beri Insentif Fiskal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini pemerintah daerah (Pemda) dapat memberikan insentif fiskal seperti yang selama ini dilakukan pemerintah pusat. Kewenangan ini diberikan setelah pengesahan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Bahkan UU HKPD telah memberikan ruang bagi pemda untuk memberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan […]
-
RI Tambah Utang, Sri Mulyani: Kita Yakin Mampu Bayar!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini Indonesia mampu membayar utang yang sudah ditarik selama ini. Termasuk lonjakan ketika pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah harus melonggarkan defisit hingga 6% dari 2020 sampai 2023 karena penerimaan yang anjlok dan di sisi lain belanja naik tajam akibat pandemi Covid-19. Namun, ia yakin bisa mengembalikan ke posisi semula yakni maksimal 3% sesuai […]
Got any book recommendations?
WA only