Mindblown: a blog about philosophy.

  • Dorong Renovasi Tempat Usaha, Insentif Pajak Disiapkan

    Dorong Renovasi Tempat Usaha, Insentif Pajak Disiapkan

    Kuala Lumpur. Pemerintah Malaysia memperpanjang masa berlaku pemberian insentif pajak atas renovasi dan perbaikan tempat usaha sampai dengan 31 Desember 2022. Wakil Presiden Asosiasi Pengecer Malaysia Datuk Ameer Ali Mydin mengatakan renovasi tempat usaha, terutama ventilasi, diperlukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Untuk itu, ia berharap kriteria untuk menikmati insentif pajak ini tidak terlalu ketat. […]

  • Kalah dengan Singapura, Pacquiao Minta Tarif PPh Badan Diturunkan Lagi

    Kalah dengan Singapura, Pacquiao Minta Tarif PPh Badan Diturunkan Lagi

    Manila. Senator Filipina yang juga mantan petinju profesional, Manny Pacquiao mengusulkan pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan yang lebih besar guna meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Pacquiao menyatakan banyak pengusaha yang memilih mundur untuk berinvestasi di Filipina karena tarif PPh badan yang relatif tinggi. Selain itu, terdapat permasalahan lainnya seperti pasokan listrik yang tidak […]

  • PPS Secara Online, Tak Lagi Antre di Kantor Pajak Seperti Tax Amnesty

    PPS Secara Online, Tak Lagi Antre di Kantor Pajak Seperti Tax Amnesty

    Jakarta. Pemerintah memastikan prosedur program pengungkapan sukarela (PPS) pada tahun depan akan lebih mudah dibandingkan dengan tax amnesty. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (8/11/2021). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan Ditjen Pajak (DJP) akan menggunakan aplikasi digital dalam pelaksanaan PPS. Dengan sistem online, tidak ada lagi antrean […]

  • DJP Pastikan Data Lapangan yang Terkumpul Teruji Kualitasnya

    DJP Pastikan Data Lapangan yang Terkumpul Teruji Kualitasnya

    Jakarta. Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya memperoleh data yang akurat dan berkualitas yang salah satunya dilakukan melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan KPDL diperlukan DJP untuk memperkuat basis pajak. Dalam prosesnya, ada pula mekanisme untuk menjamin kualitas data dan/atau informasi yang terhimpun melalui KPDL. “Data yang […]

  • RUU HKPD Perlu Dirancang Mampu Kurangi Ketergantungan Daerah ke Pusat

    RUU HKPD Perlu Dirancang Mampu Kurangi Ketergantungan Daerah ke Pusat

    Jakarta. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai revisi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) perlu dirancang untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat. KPPOD menyadari revisi UU PDRD melalui RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) telah memuat ketentuan terkait dengan simplifikasi jumlah jenis pajak daerah. Namun demikian, regulasi […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only