Mindblown: a blog about philosophy.
-
Coretax System Berlaku 1 Juli 2024, Ditjen Pajak Jamin Kerahasiaan Data Wajib Pajak
LOMBOK. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meluncurkan Coretax System pada 1 Juli 2024. Dalam sistem canggih tersebut, wajib pajak tidak lagi ribet dalam mengisi atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini dikarenakan pengisian SPT Tahunan akan dilakukan secara prepopulated pada 2025 mendatang. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak DJP […]
-
BKF Beberkan Aspek yang Dipertimbangkan Sebelum Terapkan Pajak Karbon
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyatakan terdapat beberapa aspek yang tengah dipertimbangkan pemerintah sebelum mengimplementasikan pajak karbon sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) BKF Pande Putu Oka Kusumawardani mengatakan pajak karbon menjadi upaya pemerintah menurunkan emisi karbon. Namun, pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan pajak karbon. “Penerapan pajak perlu […]
-
Ada PPnBM, Barang Mewah di Malaysia Bakal Makin Mahal
Rencana pemerintah mengenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mulai 2024 dinilai akan membuat harga bawang mewah makin mahal. Bendahara Umum Kamar Dagang dan Industri China di Malaysia Datuk Koong Lin Loong mengatakan kebijakan PPnBM akan secara langsung berdampak pada harga produk yang masuk kelompok mewah serta daya beli masyarakat. Oleh karena itu, persiapan penerapan […]
-
Begini Ketentuan Hubungan Istimewa dalam Antipenghindaran Pajak PP 55
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022, pemerintah mengatur instrumen pencegahan penghindaran pajak terhadap transaksi-transaksi antara pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Merujuk pada PP 55/2022, terdapat 8 instrumen pencegahan penghindaran pajak yang diatur. Dari jumlah itu, terdapat 6 instrumen antipenghindaran pajak yang hanya bisa dilakukan terhadap transaksi antara pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. “Dalam hal terdapat […]
-
Soal Rencana Penerapan Tarif Efektif PPh Pasal 21, Begini Progresnya
JAKARTA, Pemerintah berupaya menyelesaikan peraturan yang dibutuhkan untuk menerapkan tarif efektif rata-rata pemotongan PPh Pasal 21. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan RPP tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan sedang dalam proses harmonisasi. Apabila RPP ini telah diundangkan, pemerintah juga bakal menerbitkan peraturan menteri […]
Got any book recommendations?
WA only