Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ingat, Permohonan Aktivasi EFIN Secara Tertulis Tidak Bisa Dikuasaka
Wajib pajak yang ingin melakukan pendaftaran DJP Online atau sistem elektronik oleh penyedia layanan SPT elektronik perlu mengajukan permohonan aktivasi EFIN terlebih dulu. EFIN adalah singkatan dari electronic filing identification number. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir EFIN yang sudah diisi dan ditandatangani. Formulir EFIN kemudian disampaikan secara langsung ke KPP atau […]
-
Pemkab Bangkalan genjot PAD melalui pajak restoran
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur berupaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi makanan dan minuman serta pajak restoran. “Sektor ini sengaja menjadi perhatian kami, karena setelah kami melakukan survei lapangan, banyak pengusaha kuliner dan restoran yang tidak taat membayar pajak,” kata Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan Arief M Edie di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Senin. […]
-
Pajak Miliarder di Seluruh Dunia Bisa Tembus Rp 3,96 Triliun per Tahun
Pemerintah di seluruh dunia dinilai harus menerapkan kebijakan lebih keras dalam aturan Internasional soal miliarder yang menghindari pajak. Hal ini disampaikan oleh Observatorium Pajak Uni Eropa (UE). Setidaknya, pemerintah di seluruh dunia harus menerapkan pajak minimum global sehingga dapat menghasilkan US$ 250 miliar atau setara Rp 3,99 triliun (kurs Rp 15.970) Berdasarkan laporan Observatorium Pajak […]
-
Pungutan Pajak ke Orang Kaya Dunia Diprediksi Sentuh Rp 3,9 Kuadriliun
Observatorium Pajak Uni Eropa menyerukan pengambilan tindakan keras internasional terhadap penghindaran pajak dengan menerapkan pajak minimum global terhadap miliarder. Pungutan pajak mimimum kepada para miliarder ini diperkirakan dapat menghasilkan setoran sebesar USD 250 miliar atau setara Rp 3,9 Kuadriliun per tahun. Jika dikenakan, jumlah tersebut hanya setara dengan 2 persen dari hampir USD 13 triliun […]
-
Pemprov Akhirnya Serahkan Draf Raperda Pajak Daerah ke DPRD
Pemprov DKI Jakarta menyerahkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kepada DPRD. Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan raperda tersebut diperlukan sebagai dasar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memungut PDRD sesuai dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. “Berdasarkan Pasal 94 UU HKPD, untuk […]
Got any book recommendations?
WA only