Mindblown: a blog about philosophy.

DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan persoalan tunggakan pajak daerah yang mencapai Rp300 miliar. Ketua Pansus Piutang Pajak Daerah DPRD Suwanto mengatakan pansus mulai menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan mengundang pemkot. Melalui pembentukan pasus, ia berharap dapat ditemukan solusi yang efektif menyelesaikan piutang pajak daerah. “Piutang pajak ini cukup besar. […]

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memperbarui ketentuan mengenai impor barang kiriman lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/2023. Dalam PMK tersebut, pemerintah menambahkan jenis barang yang dikenakan tarif most favored nation (MFN), yakni kosmetik, sepeda, jam tangan, dan besi baja. Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Fadjar Donny Tjahjadi menjelaskan, sebelumnya dalam PMK […]

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Penajam menggelar sita rekening atas sejumlah wajib pajak. Dalam penyitaan itu, juru sita mendatangi beberapa bank pada 21 September 2023. Juru Sita KPP Pratama Penajam Vanissa Verenia Putri menjelaskan kegiatan penyitaan rekening itu merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemblokiran rekening yang telah dilakukan sebelumnya kepada penanggung pajak. “Pemblokiran yang dilakukan […]

Tokopedia, sebagai perusahaan teknologi Indonesia, konsisten menggencarkan inisiatif Loket Pajak Tokopedia, yang bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah, dan mitra strategis lainnya demi memungkinkan masyarakat membayar berbagai jenis pajak secara online demi membantu pembangunan daerah. “Dalam rangka HUT Ke-267 Yogyakarta, Tokopedia konsisten berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Yogyakarta untuk penyediaan akses digital pelayanan publik lewat fitur […]

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan mengenakan tarif Most Favoured Nation (MFN) terhadap 8 barang impor atau komoditas kiriman lewat e-commerce mulai 17 Oktober 2023.  Kedelapan komoditas barang kiriman e-commerce tersebut yakni tas (15-20%), buku (0%), produk tekstil (5-25%), alas kaki/sepatu (5-30%), kosmetik (10-15%), besi dan baja (0-20%), sepeda (25-40%), dan jam tangan (10%). Pengenaan tarif ini untuk melindungi UMKM […]