Mindblown: a blog about philosophy.
-
Masih Ada Waktu, WP Peserta PPS Perlu Segera Realisasikan Investasi
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) agar segera merealisasikan komitmen investasinya. Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Jawa Timur I Samsul Arifin mengatakan wajib pajak peserta PPS berkewajiban melaksanakan komitmen yang sudah disampaikan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH). Apabila berkomitmen menginvestasikan harta bersih yang diungkapkan, wajib pajak kini […]
-
Dongkrak Kepatuhan WP, Pemkab Beri Lagi Penghapusan Denda PBB-P2
Pemerintah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat kembali memberikan pembebasan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis menyatakan penghapusan denda PBB-P2 diberikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang kesulitan membayar tunggakan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Dalam rangka meringankan beban kewajiban masyarakat dan […]
-
Realisasi Penerimaan Baru 50 Persen, Wajib Pajak Yogya Diingatkan Bayar PBB
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasesa, menyebut realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) saat ini masih sekitar 50 persen. Kondisi ini dipengaruhi kecenderungan wajib pajak yang membayarkan PBB mendekati jatuh tempo. Wasesa pun mengimbau wajib pajak agar segera membayarkan PBB sebelum jatuh tempo. Pasalnya, jatuh tempo pembayaran PBB yakni […]
-
Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Pajak Soal SKP dan STP
Menteri keuangan menerbitkan peraturan baru berupa PMK 80/2023. Peraturan yang memuat tata cara penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP) tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (4/9/2023). Melalui PMK 80/2023, pemerintah mengatur kembali tata cara penerbitan SKP dan STP. Pengaturan kembali tersebut di antaranya berupa simplifikasi pengaturan […]
-
PMK 80 Tahun 2023 Perinci Mekanisme Penerbitan Surat Tagihan Pajak PBB
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 80/2023, Kementerian Keuangan memerinci mekanisme penerbitan surat tagihan pajak (STP) pajak bumi dan bangunan (PBB). Secara umum, STP PBB bakal diterbitkan jika terdapat PBB yang masih harus dibayar dalam SPPT atau SKP PBB setelah jatuh tempo. STP PBB terbagi dalam 2 jenis, yaitu STP yang hanya memuat pokok PBB ditambah […]
Got any book recommendations?
WA only