Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Resmi Terapkan Pajak Natura, Penerimaan Negara Bisa Naik?
Diterbitkannya aturan teknis terkait dengan pajak natura untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima pegawai dari fasilitas kantor, rupanya tidak serta-merta membuat penerimaan negara melonjak. Aturan pajak natura tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang diterima atas Diperoleh dalam bentuk Natura […]
-
Waspada! Jika Gak Berubah, Industri RI Terancam Aturan Ini
Indonesia rupanya perlu mempercepat transformasi sistem energi dari penggunaan energi fosil ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Pasalnya, penerapan pajak karbon global berpotensi menjadi ancaman bagi industri yang masih mengandalkan bahan bakar fosil. Menteri ESDM Arifin Tasrif menilai penerapan pajak karbon global bisa saja berdampak pada penurunan nilai ekspor produk suatu negara. Terutama apabila industri […]
-
Tren Pajak Karbon Global Bikin Menteri ESDM Khawatir
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, mengungkapkan kekhawatirannya ihwal tren transisi energi bersih secara global yang diikuti dengan langkah negara-negara di dunia menerapkan skema pajak karbon. Meski pajak karbon pada dasarnya dilakukan untuk memacu penggunaan energi bersih dari para pelaku industri, Arifin menegaskan, negara industri yang belum mampu mengikuti tren transisi energi bersih bakal terhimpit kesulitan. “Kami menganggap, ancaman […]
-
Penerimaan Pajak Natura Belum Dongkrak Setoran
Pemerintah resmi memberlakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas natura atawa kenikmatan yang diterima para pegawai di tingkat manajerial. Meskipun demikian, objek pajak ini belum bisa jadi andalan setoran baru lantaran nilainya kecil. Sebagai gambaran, teknis pelaksanaan pajak atas natura diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/2023 yang diumumkan pada Rabu (5/7) lalu. Pemotongan PPh […]
-
Penagihan Tak Optimal, BPK Temukan Piutang Pajak Macet Rp 7,2 Triliun
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) kembali menemukan masalah piutang pajak macet senilai Rp 7,2 triliun dan piutang pajak daluwarsa senilai Rp 808,1 miliar yang belum dilakukan penagihan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut sesuai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat 2022 […]
Got any book recommendations?
WA only