Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ukuran Pajak Fasilitas Kantor, DJP: Sesuai Nilai Kepantasan!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mulai memberlakukan ketentuan pajak natura atau kenikmatan atas fasilitas kantor yang diterima pegawai. Ini sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. […]
-
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pajak Fasilitas Kantor
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan ketentuan baru terkait pengenaan pajak natura dan/atau kenikmatan yang diterima pekerja dari fasilitas kantor. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023. Sebagai informasi, natura merupakan fasilitas berupa barang atau jasa, bukan dalam bentuk uang, yang diberikan kepada pegawai ataupun keluarga dari pemberi kerja. Dalam […]
-
Aturan Pajak Natura Terbit, Ini Rincian Fasilitas Kantor yang Tak Kena PPh
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menerbitkan aturan teknis tentang pajak natura atau pajak kenikmatan. Beleid ini mengatur terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima pegawai dari fasilitas kantor. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang diterima atas Diperoleh […]
-
Daftar Fasilitas Kantor yang Kena dan Bebas Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan daftar fasilitas kantor atau natura yang dikenakan dan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh). Ketentuan itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, […]
-
Edukasi WP, Petugas Pajak Jelaskan Cara Tindak Lanjuti SP2DK
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Garut memberikan penjelasan perihal tindak lanjut atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) melalui media sosial pada 16 Juni 2023. Account Representative (AR) KPP Pratama Garut Akhmad Rastiko mengatakan Ditjen Pajak (DJP) memiliki fungsi untuk mengawasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satunya adalah melalui SP2DK. “Kantor […]
Got any book recommendations?
WA only