Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kinerja Penerimaan PPN Merosot, Pertanda Konsumsi Rumah Tangga Melemah?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% telah menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 6,12 triliun pada April 2023. Hanya saja, tambahan penerimaan PPN pada April 2023 tersebut menurun 1,92% jika dibandingkan dengan Maret 2023 yang sebesar Rp 6,24 triliun. Pengamat Pajak Center for Indonesia […]
-
Tambahan Penerimaan dari PPN Menurun
Pemerintah masih mengantongi tambahan penerimaan negara dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11%. Kenaikan tarif jenis pajak tersebut berlaku sejak 1 April 2022. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% memberikan tambahan penerimaan pajak Rp 25,44 triliun selama empat bulan pertama di tahun ini. Adapun […]
-
Kasus Rafael Alun Tak Bikin Kepatuhan Wajib Pajak Turun? Ini Faktanya
Kasus kekayaan tak wajar milik mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, disebut tidak membuat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan menurun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan bahwa kasus yang melingkungi otoritas pajak tersebut tidak serta-merta membuat wajib pajak enggan melaporkan SPT Tahunan. […]
-
DJP Kerja Sama dengan Ditjen Imigrasi Soal Data, Ini Ruang Lingkupnya
Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Imigrasi menyepakati perjanjian kerja sama tentang integrasi sistem serta pemanfaatan data perpajakan dan data keimigrasian. Dirjen Imigrasi Silmy Karim mengatakan kerja sama integrasi sistem dan pemanfaatan data oleh kedua instansi, yaitu DJP dan Ditjen Imigrasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi oleh kedua instansi. “[Data] ini bisa menjadi dasar […]
-
Tok! MK Geser Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA
Mahkamah Konstitusi (MK) menggeser kewenangan pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). MK memberikan waktu maksimal hingga 31 Desember 2026. “Mengadili, menyatakan permohonan sepanjang frase ‘Departemen Keuangan’ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2026’ sehingga Pasal 5 […]
Got any book recommendations?
WA only