Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kepatuhan Pajak Non Karyawan Rendah, Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Pasalnya, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan ini masih rendah. Jumlahnya baru 26,84% dari total 4,4 juta wajib pajak non karyawan yang wajib lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Karena itu, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan masih […]
-
Jumlah Pelapor SPT Tahunan Meningkat, Kementerian Keuangan akan Memperkuat Sistem Pengawasan
Kementerian Keuangan akan memperkuat sistem pengawasan setelah jumlah wajib pajak orang pribadi SPT tahunan untuk tahun 2022 meningkat 2,88 persen dibandingkan tahun lalu. Dikutip dari Kompas.id, sebanyak 11.682.479 wajib pajak (WP) perorangan tercatat telah melaporkan SPT tahunan secara mandiri per Sabtu (1/4/2023). Sedikitnya 612.333 orang mengirimkan SPT pada saat-saat terakhir sebelum masa pelaporan ditutup pada […]
-
DJP Sebut Tingkat Pelaporan SPT Tahunan Membaik, Rasio Kepatuhan 61,8 Persen
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat 12.016.189 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah diterima dari wajib pajak (WP) hingga batas waktu pelaporan pada 31 Maret 2023 pukul 24.00 WIB. Jumlah ini sama dengan 61,80 persen dari angka rasio kepatuhan SPT Tahunan 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti merincikan, terdapat 11.375.479 SPT […]
-
Soal Prosedur Registrasi IMEI, Begini Kata Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) terus berupaya menyederhanakan prosedur registrasi international mobile equipment identity (IMEI). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (3/4/2023). Sri Mulyani menyebut DJBC telah menerbitkan PER-7/BC/2023 yang mengatur terkait dengan penyederhanaan prosedur registrasi IMEI pada 13 Maret 2023. Dengan ketentuan […]
-
Mulai Berlaku, Ini Rincian Insentif Pajak Beli Mobil dan Bus Listrik
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus, mulai berlaku awal April 2023 ini. Langkah ini bertujuan untuk mendukung akselerasi adopsi kendaraan listrik Keputusan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai […]
Got any book recommendations?
WA only