Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Turunkan Tarif Efektif Pajak Royalti Jadi Enam Persen
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurunkan tarif efektif pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas penghasilan royalti yang diterima wajib pajak orang pribadi (WP OP) dari 15 persen jumlah bruto royalti menjadi enam persen. Ketentuan tersebut untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi WP OP pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang […]
-
Edukasi PKP, DJP Jelaskan Bedanya Faktur Pajak Pengganti dan Batal
SEMARANG, KPP Pratama Semarang Candisari menggelar kelas pajak yang membahas terkait dengan seluruh kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak (PKP), termasuk dalam membuat faktur pajak, pada 16 Februari 2023. Penyuluh pajak KPP Pratama Semarang Candisari Charizma Azry Topaz Barata menerangkan faktur pajak dapat diubah dengan membuat faktur pajak pengganti apabila kekeliruan tersebut berkaitan dengan nama barang/jasa, […]
-
Kepatuhan Lapor SPT secara Nasional Naik 15,41 Persen
YOGYA. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menyebut kepatuhan penyampaian SPT tahunan tahun 2023 meningkat. Hingga 13 Maret 2023, tercatat ada 7,1 juta SPT yang dilaporkan. “Dari jenis WP (wajib pajak), baik badan atau orang pribadi, semuanya meningkat dibanding tahun 2022. Tahun 2022 kemarin, badan dan orang pribadi jumlah SPT yang disampaikan ada 6,1 juta, tahun 2023 ada […]
-
Tarif Efektif Pemotongan Pajak Royalti Turun dari 15 Persen jadi 6 Persen
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurunkan tarif efektif pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas penghasilan royalti yang diterima wajib pajak orang pribadi (WP OP) dari 15 persen jumlah bruto royalti menjadi 6 persen. Aturan itu untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi WP OP pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang menerima royalti. Direktur Penyuluhan, […]
-
Contoh Pengecualian PPh Final Atas Pengalihan PI pada Eksplorasi Migas
Dalam masa eksplorasi migas, penghasilan dari pengalihan partisipasi interes (PI) yang dimiliki secara langsung tidak dikenai pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final, apabila memenuhi 4 kriteria. Pertama, kontraktor tidak mengalihkan seluruh partisipasi interes yang dimilikinya. Kedua, PI telah dimiliki lebih dari 3 tahun. Ketiga, telah dilakukan investasi selama kegiatan eksplorasi di wilayah kerja. “Keempat, pengalihan […]
Got any book recommendations?
WA only