Mindblown: a blog about philosophy.
-
Omzet di Bawah Rp4,8 Miliar, WP Disarankan Pakai Tarif PPh Pasal 31E
Petugas pajak memberikan konsultasi kepada pengurus usaha klinik perihal penghitungan pajak penghasilan menggunakan tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku secara umum. Petugas dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pelabuhan Ratu Ahmad Rifai menyebut wajib pajak badan memiliki omzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun. Meski begitu, wajib pajak tersebut tidak […]
-
Tahun 2022, PPATK Deteksi 1.722 Laporan Transaksi Mencurigakan Rp 183,88 Triliun
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan telah mengeluarkan 1.290 laporan hasil analisis terkait dengan 1.722 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Dari laporan transaksi keuangan mencurigakan tesebut memiliki nominal Rp 183,88 triliun. “Sepanjang 2022 PPATK telah menyampaikan 1.290 hasil analisis yang terkait dengan 1.722 laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai nominal transaksi yang diduga terkait […]
-
PPATK Deteksi Rp183,88 Triliun Transaksi Keuangan Mencurigakan Sepanjang 2022
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan dengan nominal hingga Rp182,88 triliun sepanjang 2022. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan nominal tersebut didapatkan lewat 1.290 laporan hasil analisis terhadap 1.722 laporan transaksi keuangan mencurigakan. “Nilai nominal transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana mencapai Rp183,88 triliun,” ucap Ivan dalam rapat kerja dengan […]
-
Mau Lapor SPT Pajak Tapi NIK & NPWP Belum Digabung, Bisa Gak?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghimbau wajib pajak agar (WP) sesegera mungkin melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khususnya sebelum melaporkan SPT Tahunan 2022. Lantas, bagaimana jika WP belum mengintegrasikan NIK dengan NPWP namun ingin melaporkan SPT Tahunan 2022, apakah bisa? Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan […]
-
DJP: Akumulasi Setoran PPN Digital Mencapai Rp 10,7 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, setoran PPN dari pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah mencapai Rp 543,9 miliar pada Januari 2023. Secara akumulasi, 118 pemungut pajak telah melakukan pemungutan dan penyetoran sebesar Rp 10,7 triliun. Sampai 31 Januari 2023, pemerintah telah menunjuk 143 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan […]
Got any book recommendations?
WA only