Mindblown: a blog about philosophy.
-
Realisasi Pajak Kota Jambi Ditargetkan Capai Rp355 Miliar Tahun 2023
Pada tahun 2023 pajak di Kota Jambi ditargetkan capai Rp355 miliar. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi Nela Ervina mengatakan target tersebut naik dari tahun 2022 Ia mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan inovasi-inovasi untuk mempermudah masyarakat Kota Jambi membayarkan pajaknya. “Dan juga kita sedang gencar-gencarnya melakukan pemutahiran-pemutahiran dari semua jenis […]
-
Sri Mulyani Perlu Susun Standardisasi Output dan Outcome Belanja APBN
Keberadaan UU 28/2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 memberikan tugas kepada menteri keuangan untuk menetapkan standardisasi output dan outcome belanja negara. Output dan outcome harus disusun dengan kriteria yang jelas untuk mewujudkan kinerja anggaran yang lebih tepat guna dan tepat sasaran. Namun, pelaksanaan standardisasi output dan outcome ini akan dilakukan secara bertahap. […]
-
Ekonomi Lesu, 100 Harta Orang Terkaya China Merosot Jadi Rp14.241 Triliun
Harta orang terkaya China anjlok hingga 39% menjadi USD907,1 miliar. Ini adalah penurunan terbesar dalam kurun waktu dua dekade. Kesengsaraan ekonomi, politik, dan pandemi China menjadi penyebab penurunan kekayaan 100 orang terkaya ini. Forbes mencatat kekayaan gabungan dari 100 orang terkaya China anjlok 39% menjadi USD907,1 miliar setara Rp14.241 triliun (kurs Rp15.700) dari USd1,48 triliun. […]
-
Soal Pertukaran Data, OECD: 65 Yurisdiksi Terapkan AEOI Secara Efektif
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menerbitkan laporan terbaru yang membahas tentang efektivitas implementasi automatic exchange of information (AEOI) di 99 yurisdiksi. Berdasarkan laporan bertajuk Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2022 tersebut, OECD menyimpulkan hampir yurisdiksi sudah memiliki ketentuan domestik yang menjadi landasan pertukaran data. Informasi perpajakan telah dipertukarkan […]
-
Pemda Bakal Bisa Minta Data OP dan Badan yang Beromzet ke Pihak Ini
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) telah memuat ketentuan permintaan data untuk optimalisasi pemungutan pajak daerah. Sesuai dengan Pasal 117 RPP KUPDRD, pemerintah daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Permintaan data dan/atau informasi ini untuk optimalisasi pemungutan […]
Got any book recommendations?
WA only